Sekda Jambi Buka Gerakan Pangan Murah, Beras SPHP Dijual Rp58 Ribu per 5 Kg

JAMBIPRIMA.COM, JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus menekan inflasi daerah. Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia 2026 itu resmi dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Dr. H. Sudirman, S.H., M.H., di halaman Citra Land, Kota Jambi, Rabu (21/10/2026) pagi.

Gerakan tersebut menghadirkan sejumlah komoditas pangan dengan harga di bawah pasaran, di antaranya beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) seharga Rp58.000 per kemasan 5 kilogram serta minyak goreng Rp15.500 per kilogram.

Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, GPM merupakan langkah konkret pemerintah daerah bersama Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi untuk menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan di tengah tekanan inflasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, inflasi bulanan atau month-to-month (mtm) pada September 2026 tercatat sebesar 0,19 persen, turun dibandingkan Agustus 2026 yang mencapai 0,38 persen. Sementara itu, inflasi tahunan atau year-on-year (yoy) pada September 2026 tercatat sebesar 2,97 persen.

Menurut Sudirman, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang inflasi terbesar, dengan andil 0,27 persen secara bulanan dan 1,32 persen secara tahunan.

Sejumlah komoditas yang memengaruhi kenaikan harga antara lain cabai merah, beras premium, dan daging ayam. Harga cabai merah terdorong tingginya permintaan di tengah keterbatasan stok akibat cuaca ekstrem dan kemarau panjang yang menyebabkan gagal panen.

Sementara itu, kenaikan harga beras premium dipengaruhi peralihan musim panen ke musim tanam, tingginya ongkos angkut, serta biaya kemasan. Adapun harga daging ayam turut dipengaruhi tingginya permintaan dan kebutuhan pasokan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Terkait hal tersebut, saya menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya atas terselenggaranya agenda Gerakan Pangan Murah ini sebagai upaya untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan," ujar Sudirman.

Ia menegaskan, kegiatan yang melibatkan berbagai pihak tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga kestabilan harga bahan pangan strategis, terutama ketika terjadi gejolak harga di pasaran.

Sudirman berharap, pelaksanaan GPM dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

"Besar harapan kita bersama, program resmi pemerintah ini dapat berdampak nyata dalam menjaga keterjangkauan harga, mengamankan pasokan harga pokok serta menekan inflasi daerah," katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar memanfaatkan program tersebut secara bijak dengan membeli bahan pangan sesuai kebutuhan rumah tangga, sehingga ketersediaan komoditas dapat dinikmati secara merata.

"Saya berpesan kepada masyarakat untuk memanfaatkan Gerakan Pangan Murah ini dengan arif dan bijaksana. Membeli sesuai kebutuhan konsumsi rumah tangga harian, bukan untuk stok berlebihan. Mari saling menjaga dan bersinergi agar setiap masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau," pesannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johansyah, menjelaskan bahwa pelaksanaan GPM tersebut merupakan tindak lanjut surat Badan Pangan Nasional mengenai gerakan pangan murah serentak secara nasional.

Menurut Johansyah, kegiatan itu dilaksanakan melalui kolaborasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dan Dinas Pertanian Kota Jambi. Kerja sama dilakukan karena pemerintah provinsi tidak memiliki wilayah operasional langsung untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

"Kegiatan ini hasil kolaborasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dengan Dinas Pertanian Kota Jambi, mengingat provinsi tidak memiliki wilayah operasional, sehingga pelaksanaan GPM bergabung dengan Kota Jambi," ujar Johansyah.

Ia menyebutkan, sejumlah pihak yang terlibat dalam penyediaan komoditas pangan meliputi Bulog, ID Food, Indogrosir, PPI, serta kelompok gabungan kelompok tani (Gapoktan) dan kelompok wanita tani (KWT) binaan Kota Jambi.

Selain menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, kegiatan ini diharapkan mampu membantu mengendalikan inflasi daerah. Johansyah mengatakan, berdasarkan data yang disampaikannya, inflasi tahunan Provinsi Jambi turun dari 3,60 persen pada September menjadi 2,97 persen pada Oktober 2026. Namun, sejumlah komoditas masih menjadi perhatian, terutama cabai merah keriting, cabai rawit merah, dan daging sapi.

Untuk memperkuat pengendalian inflasi dalam jangka panjang, pemerintah juga akan melanjutkan program LATIBA atau Lahan Abadi Hortikultura di kabupaten dan kota. Program tersebut diarahkan untuk mendorong penanaman komoditas yang kerap menjadi penyumbang inflasi.

"Ke depan, instrumen pengendalian inflasi akan dilanjutkan melalui program LATIBA (Lahan Abadi Hortikultura) di setiap kabupaten/kota untuk menanam komoditas penyumbang inflasi. Saat ini yang berjalan baru di Kota Jambi dan Bungo, dimana Kota Jambi berhasil mengolah lahan 10 hektar," kata Johansyah. (rhm)