APBD Kota Jambi 2027 Turun Rp142 Miliar, PAD Justru Ditargetkan Naik

JAMBIPRIMA.COM, JAMBI – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi mengusulkan pendapatan daerah sekitar Rp1,6 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Angka tersebut turun sekitar Rp142,1 miliar atau 8,01 persen dibandingkan APBD murni 2026.

Meski pendapatan daerah diproyeksikan menyusut, Pemkot Jambi justru menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat menjadi Rp720,56 miliar pada 2027.

Rancangan APBD 2027 mulai dibahas bersama DPRD Kota Jambi melalui rapat paripurna di Aula Swarna Bumi DPRD Kota Jambi, Kamis (22/10/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, sementara nota pengantar dan nota keuangan disampaikan Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha.

Dalam pemaparannya, Diza menjelaskan penyusunan RAPBD 2027 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Ia menyebutkan, penurunan pendapatan daerah terutama dipengaruhi berkurangnya pendapatan transfer. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan fiskal sekaligus memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

Pada sisi PAD, Pemkot Jambi menargetkan penerimaan sebesar Rp720,56 miliar. Angka ini naik sekitar 1,25 persen atau Rp8,89 miliar dibandingkan target APBD murni 2026 sebesar Rp711,66 miliar.

Sebaliknya, pendapatan transfer diproyeksikan hanya mencapai Rp911,27 miliar, turun sekitar 14,21 persen atau Rp150,99 miliar dibandingkan APBD murni 2026.

Perbedaan proyeksi tersebut membuat optimalisasi sumber pendapatan asli daerah menjadi salah satu perhatian penting dalam penyusunan anggaran tahun mendatang.

Sementara itu, belanja daerah pada RAPBD 2027 direncanakan sebesar Rp1,671 triliun. Jumlah tersebut turun sekitar 7,56 persen dibandingkan anggaran belanja dalam APBD murni 2026 yang mencapai Rp1,808 triliun.

Komponen pembiayaan daerah juga disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan penyertaan modal dan pembayaran kewajiban pemerintah daerah.

Menanggapi nota keuangan tersebut, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly menegaskan bahwa DPRD akan mengawal pembahasan RAPBD 2027 agar kebijakan anggaran tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.

Menurutnya, penurunan proyeksi pendapatan dan belanja harus diikuti pengelolaan anggaran yang cermat agar tidak mengurangi kualitas pelayanan publik.

“Meskipun ada proyeksi penurunan angka pendapatan dan belanja, kami di DPRD memastikan bahwa kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap diutamakan,” ujar Kemas Faried.

Ia menambahkan, pembahasan selanjutnya akan memasuki agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Jambi. Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi efisiensi belanja, optimalisasi PAD, peningkatan layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar.

Kemas Faried menegaskan, keterbatasan ruang fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi efektivitas program pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Prinsipnya, meski ruang fiskal terbatas, efektivitas program pembangunan tidak boleh surut. Pelayanan publik harus tetap prima dan dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Kota Jambi,” tegasnya.

Pembahasan RAPBD 2027 selanjutnya akan menentukan arah prioritas pembangunan Kota Jambi, termasuk strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD dan menyeimbangkan kebutuhan belanja di tengah penurunan proyeksi pendapatan. (DVD)