Mengurai Persoalan SDM BUMDes, dari Politisasi Jabatan hingga Minimnya Insentif

Penulis : Heri Susanto,SP
Ketua Yayasan Seppayung Hijau Tebo

Fenomena di mana pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), seringkali dinilai hanya sebatas retorika alias  bagus dalam tataran konsep dan teori, namun minim realisasi, ini terjadi karena adanya kesenjangan besar antara regulasi di atas kertas dengan realitas sosiologis dan ekonomi di desa. 

Secara administratif, pemerintah daerah atau pusat acap menggaungkan bahwa BUMDes dipimpin oleh profesional. Namun di lapangan, pengelolaan SDM ini kerap membentur berbagai tembok tebal.  Melihat fakta dilapangan beberapa faktor utama mengapa profesionalisme SDM BUMDes sering kali terhenti.

Politisasi Jabatan di Tingkat Desa, Nepotisme Pengangkatan, Pengurus BUMDes sering kali dipilih bukan berdasarkan sistem meritokratis (kompetensi dan keahlian), melainkan kedekatan dengan Kepala Desa atau tokoh adat setempat. Pergantian Rezim Politik Desa, ketika Kepala Desa berganti melalui Pilkades, pengurus BUMDes lama yang sudah mulai terlatih sering kali diganti oleh pendukung Kepala Desa yang baru. Hal ini membuat keberlanjutan kapasitas SDM terputus.

Terbatas Talenta Profesional di Desa (Brain Drain); Urbanisasi, pemuda desa yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi, keahlian manajemen, akuntansi, atau teknologi informasi umumnya memilih bermigrasi ke kota demi karier yang lebih menjanjikan. Krisis Minat Generasi Muda, 

BUMDes sering kali dipandang kurang prestisius, sehingga sulit menarik minat talenta lokal terbaik yang tersisa di desa. Pengurus akhirnya diisi oleh perangkat desa atau warga senior yang tidak memiliki latar belakang bisnis. (3) Masalah Insentif dan Kesejahteraan.

Ketergantungan Pendapatan: Di awal pendirian, BUMDes belum menghasilkan laba yang stabil. Pengurus sering kali tidak mendapatkan gaji yang layak atau tetap. Kerja Sampingan: Akibat insentif yang minim, pengurus BUMDes tidak bisa fokus secara penuh (full-time). Mereka memperlakukan BUMDes sebagai pekerjaan sampingan, sementara fokus utama mereka tetap bertani, berdagang, atau menjadi perangkat desa.

Pelatihan SDM yang Bersifat Formalitas Pendekatan Proyek, Pelatihan pengurus BUMDes oleh instansi terkait sering kali dilakukan hanya untuk memenuhi serapan anggaran negara (bersifat seremonial dan top-down). Minim Pendampingan Mentoring  Pelatihan biasanya hanya berlangsung 2-3 hari, tanpa adanya pendampingan intensif pasca-pelatihan. Saat pengurus kembali ke desa dan menghadapi masalah teknis (seperti pembuatan laporan keuangan atau pemasaran digital), mereka bingung karena tidak ada mentor   yang mendampingi.

Benturan Budaya Kerja Birokrasi vs Bisnis, Mentalitas PNS/Birokrat, banyak pengurus mengelola BUMDes dengan mentalitas administrasi birokrasi (yang penting SPJ/laporan SPPD beres), bukan dengan mentalitas kewirausahaan (entrepreneurship) yang adaptif, inovatif, dan berani mengambil risiko pasar.

Untuk memutus rantai wacana ini, diperlukan perubahan radikal dalam tata kelola BUMDes diantaranya Seleksi Terbuka, Mengadakan rekrutmen pengurus BUMDes secara transparan dan diuji oleh pihak akademisi atau praktisi profesional independen.  Kemitraan Pihak Ketiga, Menghubungkan BUMDes dengan universitas (melalui program KKN tematik atau magang) dan swasta untuk mentransfer keahlian manajemen modern. 

Sistem Sharing Profit yang Jelas: Menyusun regulasi desa yang menjamin pengurus mendapatkan persentase bagi hasil yang menarik dari keuntungan BUMDes, sehingga mampu bersaing dengan gaji karyawan/asn/PPPK/perangkat desa.