Kuasa Hukum Jusward Harvaen Nilai Jaksa Keliru Bangun Konstruksi Perkara Korupsi SMKN 4 Tanjabtim

JAMBIPRIMA.COM, JAMBI – Penasihat hukum terdakwa Jusward Harvaen, S.T. Bin Azwar, Abdurrahman Sayuti, S.H., M.H., C.L.A., menilai Penuntut Umum keliru dalam membangun konstruksi perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan ruang prasarana SMKN 4 Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022.

Penilaian tersebut disampaikan Abdurrahman dalam keterangan resmi yang diterima redaksi. Ia menyoroti hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan terdakwa dengan kerugian keuangan negara, termasuk pembagian kewenangan dalam pengawasan pekerjaan dan pencairan anggaran proyek.

Dalam perkara tersebut, Penuntut Umum mendalilkan adanya pemerkayaan diri terdakwa atau orang lain sebesar Rp599.432.586. Nilai tersebut juga disebut sebagai kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Nomor 700.1.2.3/67/1TPROV-61/11/2026 tertanggal 19 Februari 2026.

Namun, Abdurrahman menilai tuduhan tersebut perlu diuji dengan melihat kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.

Menurutnya, pengawasan terhadap pekerjaan, termasuk pemeriksaan kuantitas dan kualitas sebelum pencairan anggaran, semestinya menjadi bagian dari tanggung jawab Tim Pengawas Teknis dan Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Ia menjelaskan, tanggung jawab Jusward Harvaen secara fisik adalah memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai perencanaan. Sementara itu, apabila ditemukan kekurangan bahan atau ketidaksesuaian pekerjaan, hal tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi tim pengawas sebelum proses pencairan dana dilakukan.

Abdurrahman juga mempersoalkan hubungan antara terdakwa dengan Ahmad Subhan dalam konstruksi perkara tersebut. Menurutnya, tidak terdapat hubungan kausalitas yang dapat mengaitkan keduanya dalam dugaan tindak pidana yang didakwakan.

Terkait kerugian negara, ia menyebut adanya pengakuan Ahmad Subhan mengenai nota pembelian yang direkayasa serta pengembalian uang sebesar Rp550 juta. Hal itu, menurutnya, perlu menjadi bagian dari penilaian terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara.

Ia menambahkan, terdakwa selama pelaksanaan pekerjaan telah menyampaikan laporan progres fisik setiap bulan. Namun, laporan progres pekerjaan tidak dapat disamakan dengan kewenangan melakukan pemeriksaan atau audit terhadap penggunaan anggaran.

Menurut Abdurrahman, pemeriksaan tersebut merupakan ranah Tim Pengawas Teknis dan Inspektorat Daerah sebagai APIP. Karena itu, ia menilai keterlibatan fungsi pengawasan sejak awal proyek swakelola menjadi hal penting untuk memastikan kesesuaian pekerjaan dan administrasi pencairan.

Selain itu, pihaknya menyoroti belum adanya keterangan ahli pidana maupun ahli administrasi dalam perkara tersebut. Ia berpandangan, kehadiran ahli diperlukan untuk memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai aspek pidana dan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut.

Dalam analisis terhadap mekanisme pencairan anggaran, Abdurrahman menjelaskan bahwa pembayaran proyek dilakukan dalam tiga tahap, yakni 40 persen pada tahap pertama, 30 persen tahap kedua, dan 30 persen tahap ketiga.

Menurutnya, hubungan antara pencairan anggaran dan progres fisik pekerjaan harus dilihat secara proporsional. Terdakwa memang bertanggung jawab terhadap progres fisik, tetapi pemeriksaan pekerjaan sebelum pencairan, khususnya menyangkut kuantitas dan kualitas, merupakan tanggung jawab tim pengawas.

Ia juga menilai aspek administrasi pencairan, pihak yang mengendalikan dan mengelola dana, hingga penggunaan uang pembayaran perlu ditelusuri secara jelas untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab.

Abdurrahman menegaskan, persoalan kelebihan pembayaran tidak cukup hanya dilihat dari nilai kerugian yang didalilkan. Menurutnya, perlu dipastikan siapa yang menerima pembayaran, siapa yang mengelola uang tersebut, serta siapa yang diduga menyalahgunakannya.

Menutup keterangannya, Abdurrahman Sayuti menegaskan bahwa kliennya tidak terlibat dalam pengelolaan maupun penyalahgunaan uang pembayaran sebagaimana persoalan yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.

“Dalam hal ini jelas Terdakwa tidak terlibat terhadap hal tersebut,” tegas Abdurrahman Sayuti. (san)