Putusan MA Tak Kunjung Dijalankan, Randy Ajukan Eksekusi ke PTUN Jambi

JAMBIPRIMA.COM, BATANGHARI – Setelah memperoleh putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, pimpinan media Suaralugas.com, Randy Pratama, S.Pd., mengajukan permohonan penetapan eksekusi dokumen informasi publik ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi, Senin (9/11/2026).

Permohonan tersebut diajukan lantaran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Batang Hari dinilai belum melaksanakan putusan Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi yang telah dikuatkan melalui putusan kasasi Mahkamah Agung.

Randy mengatakan, pihaknya menempuh langkah eksekusi karena hingga saat ini Kepala Dinas PUTR Batang Hari belum menyerahkan dokumen informasi publik sebagaimana yang telah diputuskan.

"Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 534K/TUN/KI/2026 tanggal 5 Oktober 2026 dengan amar putusan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Kepala Dinas PUTR. Namun, sampai saat ini tidak ada upaya Kepala Dinas PUTR untuk memberikan dokumen yang telah diputuskan oleh Komisi Informasi Jambi," tuturnya.

Selain putusan kasasi tersebut, PTUN Jambi juga telah menerbitkan surat pengiriman salinan putusan berkekuatan hukum tetap Nomor 3/Pbt.BHT/G/KI/2026/PTUN.JBI.

Dalam pokok perkara, putusan tersebut menguatkan Putusan Komisi Informasi Publik Nomor 024/KIP-JBI/PSI/XI/2025 tanggal 26 Januari 2026.

Randy menjelaskan, pengajuan permohonan eksekusi itu mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

Ia merujuk Pasal 12 ayat (1) yang menyebutkan bahwa putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada ketua pengadilan yang berwenang oleh pemohon informasi.

Namun, permohonan penetapan eksekusi yang diajukannya belum diterima oleh PTUN Jambi.

Menurut Randy, pihak PTUN Jambi beralasan bahwa pengajuan eksekusi harus memperhatikan ketentuan Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c selama 90 hari kerja, penggugat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan.

PTUN Jambi juga mengakui adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 280/PUU-XXIV/2026 yang memangkas tenggang waktu tersebut menjadi 21 hari kerja.

Meski demikian, pihak PTUN Jambi menyampaikan bahwa aturan pelaksanaan putusan MK tersebut belum memiliki petunjuk teknis sehingga masih menggunakan ketentuan lama, yakni 90 hari kerja.

"Apabila terdapat perkembangan baru akan dihubungi secepatnya," ujar pihak PTUN Jambi.

Menanggapi hal tersebut, Randy menilai permohonan eksekusi sengketa informasi publik seharusnya mengacu pada aturan khusus yang telah diterbitkan Mahkamah Agung, yakni Perma Nomor 2 Tahun 2011.

Menurutnya, dalam Perma tersebut tidak terdapat ketentuan yang membatasi pemohon untuk menunggu 90 hari kerja sebelum mengajukan permohonan penetapan eksekusi, sepanjang putusan telah berkekuatan hukum tetap.

"Bahwa dalam Perma tersebut tidak ada batasan hari untuk mengajukan permohonan penetapan eksekusi. Apabila sudah berkekuatan hukum tetap maka pemohon bisa mengajukan permohonan eksekusi," tuturnya.

Randy berharap PTUN Jambi segera memberikan kepastian terkait permohonan yang telah diajukannya, termasuk apabila terdapat perkembangan atau perubahan kebijakan dalam proses penerimaan permohonan eksekusi tersebut.

"Saya harap PTUN segera menghubungi saya terkait permohonan eksekusi yang mungkin ada perubahan dari PTUN Jambi," singkatnya. (san)