Jambione.com, JAMBI - Bawaslu Provinsi Jambi telah memetakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dalam Pilkada serentak 2020. Salah satu persoalan serius dalam IKP tersebut adalah politik uang alias money politics. Praktek bagi bagi uang untuk meraup suara diperkirakan masih cukup tinggi di Pilgub dan Pilkada lima kabupaten kota, 23 September nanti.
Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Asnawi, dalam acara launching Pengawasan di Tugu Juang, Kota Jambi, Sabtu (15/2). "Politik uang dalam Pilkada masih cukup tinggi dan itu masih menjadi PR kita bersama. Sekarang masyarakat tidak hanya menunggu, tapi malah mengharapkan. Oleh karenanya melawan politik uang menjadi pekerjaan kita bersama," katanya.
Selain politic uang, menurut Asnawi, konflik horizontal juga jadi persoalan yang tidak kalah serius. Tidak dapat dipungkiri iklim dan gesekan di tengah masyarakat bisa terjadi kapan saja. " Bagaimana ini bisa kita antisipasi dengan melakukan pengawasan yang maksimal bersama stakeholder agar konflik horizontal tidak terjadi," katanya lagi.
Di samping itu, apatisme masyarakat juga sudah turun. Jika pada Pileg 2019 cukup bagus, namun pada Pilkada kemungkinan turun. "Termasuk partisipasi masyarakat dalam melaporkan adanya pelanggaran," sebutnya.
Terakhir netralitas ASN dan Kepala Desa juga masuk dalam pengawasan pihaknya. Ini karena mereka tidak boleh terlibat dal politik praktis. "Kita tahu dalam UU sudah jelas bahwa ASN tidak boleh ikut dalam politik praktis," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan dalam menyukseskan Pilkada ini tiga elemen, yakni penyelenggara, peserta dan masyarakat yang harus mempunyai integritas .
Menurut dia, penyelenggara (KPU dan Bawaslu) harus mempunyai itegritas sebagai penyelennggara. "Sebagai penyelenggara harus bertindak adil, jujur dan tidak memihak agar tercipta Pilkada yang aman, damai dan demokratis," katanya.
Abhan juga menghimbau kepada TNI, Polri, ASN harus bersikap netral di dalam Pilkada. Walupun ASN punya hak memilih, tetapi mereka harus netral. "Bisa saja ASN tidak netral, tapi itu kalau sudah di dalam bilik memilih. Sekali lagi kami mengigatkan TNI, Polri dan ASN harus netral," tegasnya.
Untuk peserta Pilkada, juga mengatakan harus mempunyai integritas agar taat dan patuh pada aturan main yang telah ditetapkan oleh UU dan PKPU.(fey)
