Batanghari Terima 50 Rapid Test

Jambione.com, MUARABULIAN - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, dr Hj Elfie Yennie MARS mengatakan pihaknya mendapat bantuan 50 alat Rapid Test COVID-19.

Bantuan alat Rapid Test telah digunakan petugas kesehatan di rumah sakit dan petugas kesehatan yang terjun langsung ke lapangan. Elfie berujar hasil Rapid Test sampai saat ini belum ada yang positif COVID-19. "Hasilnya negatif," ujar Elfie dikonfirmasi Jambi One, belum lama ini.

Penggunaan Rapid Test COVID-19, kata Elfie, diprioritaskan kepada ODP (Orang Dalam Pemantauan) bermasalah. Pihaknya mencatat ada anggota DPRD Kabupaten Batanghari masih menjalani isolasi mandiri.

"Ada juga yang sudah selesai. Sejauh ini pejabat-pejabat dan anggota DPRD cukup kooperatif dan langsung Puskesmas yang mantau," ujarnya.

Elfie merasa bangga pejabat dan anggota DPRD Batanghari serta masyarakat bersedia melapor kepada petugas kesehatan walaupun tidak ada keluhan.  "Sebab seseorang dengan status ODP harus menjalani isolasi dan pemantauan perlu dilakukan selama mereka menjalani isolasi mandiri," ucapnya.

Dinkes Kabupaten Batanghari telah bekerjasama dengan semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Ia mengatakan banyak dapat bantuan Inspektorat Batanghari.

"Kalau masih ada kawan-kawan yang terpaksa harus keluar, biasanya mereka laporan ke saya. Kemudian saya berikan arahan apa yang harus mereka buat untuk perlindungan saat mereka berada di luar daerah," katanya.

Sepulang dari luar daerah, maka pejabat juga harus memberikan laporan. Sebab mereka harus melakukan isolasi mandiri. Tetapi apabila ada pekerjaan yang memang terpaksa harus ke luar rumah, boleh saja dengan syarat setelah pekerjaan selesai langsung masuk lagi ke rumah.

"Mereka harus 14 hari isolasi mandiri walaupun tidak ada keluhan. Namanya hal-hal urgent yang tidak bisa dihindari. Sedangkan Bupati memberikan izin. Tapi Bupati memberikan catatan harus lapor kepada Kepala Dinas Kesehatan," ujarnya.

Selain pejabat, Elfie mengaku banyak juga masyarakat konsultasi dengan dirinya. Apalagi ada keluarga mereka baru pulang dari Jakarta. Semuanya tetap tercatat kawan-kawan di Puskesmas.  "Sebab jika ada keluhan bisa segera kita bantu. Begitu juga ketika mereka selesai kita catat," katanya.

Ia mencontohkan rapat dengan Bupati Batanghari. Walaupun selama ini Bupati sangat aktif di group WhatsApp, tetapi ada hal-hal yang sangat penting dan terpaksa bertatap muka. "Misalnya pak Bupati terpaksa harus memanggil saya dan harus terpaksa memanggil Kalak BPBD, itu bisa. Tapi dengan aturan dan tetap harus jaga jarak. Contoh rapat DPR RI. Mereka jaga jarak dan hanya beberapa perwakilan saja yang masuk untuk ruangan sebesar itu. Artinya memungkinkan melakukan hal itu," ucapnya. (fai)