Jambione.com, JAMBI – Penundaan Pilkada serentak 2020 tinggal menunggu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) keluar. Penundaan ini jelas akan merubah peta politik di Jambi. Bisa jadi, penundaan ini akan menjadi dilema bagi para kandidat. Apakah akan tetap maju, atau pilih mundur. Apalagi, jika ditunda satu tahun.
Banyak alasan para kandidat harus berpikir matang matang sebelum membuat keputusan. Diantaranya, dengan penundaan ini, cost politic (biaya politik) yang dikeluarkan bakal bertambah besar. Sementara, kalau pun terpilih nanti, masa jabatan hanya 2 tahun.
Dibagian lain, berkembang isu, jika Pilkada ditunda 1 tahun, bakal bermunculan wajah wajah baru. Diantaranya, yang disebut sebut bakal ikut bertarung jika Pilgub digelar 2021 adalah Ria Mayang Sari. Anggota DPD RI ini disebut sebut bakal menggantikan posisi orang tuanya, Fachrori Umar.
Di sisi lain, penundaan ini juga bakal menguatkan posisi beberapa kandidat yang sebelumnya dinilai lemah. Diantaranya Safrial. Bupati Tanjab Barat ini diprediksi mendapat keuntungan jika Pilgub ditunda 1 tahun. Sebagai kader partai penguasa (PDIP), Safrial jelas mendapat kekuatan dengan penunjukan Plt Gubernur nantinya.
Kemudian, bagi kandidat yang masa jabatannya masih panjang juga diuntungkan. Seperti Fasha, Cek Endra (CE) dan Al Haris. Sebaliknya, bagi petahana, Fachrori Umar jelas penundaan ini merupakan kerugian bagi dirinya. DIa bakal kehilangan power sebagai penguasa. Makanya, berkembang isu, posisinya akan digantikan putrinya, Ria Mayang Sari.
Pengamat politik dari Unja, Dori Efendi memastikan keputusan penundaan Pilkada serentak 2020 akan merubah peta politik di Jambi. Terutama pemilihan Gubernur Jambi. Menurut Dori, calon yang sudah "running socialisation" atau sosialisasi yang sudah berjalan akan berpengaruh terhadap elektabilitas mereka. "Ini karena rentang waktu yang lama menjadikan masyarakat jenuh terhadap isu-isu politik," katanya.
Selanjutnya, dengan masa jabatan gubernur yang hanya tinggal 2 tahun, jika diambil pendekatan literasi politik "cost of entry" biaya masuk arena politik, mulai dari mahar politik, biaya kampanye, biaya alat peraga kampanye dan lainnya, tentu memerlukan biaya yang tinggi. Sebaliknya biaya dengan penundaan ini cost politik akan berlipat ganda dan menjadi lebih tinggi karena rentan waktu yang begitu lama.
"Merujuk pada dua hal tersebut. Pertanyaanya apakah kondisi ini menjadikan kandidat mundur? Dilema kandidat dalam mengambil keputusan tentu akan terjadi. Ini karena proses pencalonan yang selama ini mereka lakukan bisa saja terjadi pergeseran. Deal-deal politik bisa berubah, dan partai yang di loby juga bisa pindah haluan," jelasnya.
Pun demikian lanjut Dori, jika bersandar kepada konsep kekuasaan politik, kekuasaan membawa keuntungan jika menduduki kekuasaan. Artinya, para kandidat tentu akan tetap bertarung memperebutkan kekuasaan ini. Meski pun jabatan tersebut hanya dua tahun. "Ini karena kerja politik akan lebih mudah apa bila kekuasaan melekat kepada seseorang. Ini lah yang menjadi keuntungan petahana selama ini dalam kontestasi politik," sebutnya.
"Sedangkan kita tau, kandidat-kandidat pilgub yang surveinya bagus, seperti elektabilitas dan populeritas yang tinggi adalah wajah-wajah baru. Atas sebab ini, secara sederhana tentu mereka tidak akan mundur. Apa lagi mundur sebelum berperang. Toh jika mereka kelak berhasil menjadi pemenang, ini akan memberi keuntungan bagi mereka untuk pencalonan berikutnya," tandasnya.
Seperti diketahui, ada tiga opsi penundaan Pilkada yang ditawarkan KPU. Pertama ditunda Sekitar 3 Bulan dengan tahapan Pendaftaran pasangan calon 25 s/d 27 Juli 2020.
Penetapan pasangan calon 10 Agustus 2020, masa Kampanye 13 Agustus s/d 5 Desember 2020, dan Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada hari Rabu, 9 Desember 2020.
Opsi B ditunda sekitar 6 bulan dengan Pendaftaran pasangan calon 20 s/d 28 Oktober 2020. Penetapan pasangan calon 11 November 2020. Masa Kampanye 11 November 2020 s/d 13 Maret 2021, dan Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada hari Rabu, 17 Maret 2021.
Terakhir Opsi C, penundaan sekitar 12 bulan. Tahapan Pendaftaran pasangan calon 19 s/d 21 April 2021, Penetapan pasangan calon 5 Mei 2021, Masa Kampanye 8 Mei s/d 25 September 2021, dan Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada hari Rabu, 29 September 2021.
Sejumlah kandidat masih menyatakan siap maju, meski penundaan hingga satu tahun.
Namun jika Pilkada 2020 batal dan dilaksanakan pada 2024, secara mengejutkan Fachrori Umar yang kini masih menjabat sebagai Gubernur Jambi menyatakan mundur dari keikutsertaannya di hajatan paling bergengsi di Provinsi Jambi ini.
Hal ini dikatakan oleh Tim Keluarga Fachrori Umar, Miftahul Ikhlas, Rabu (1/4) kemarin. "Kalau Pilkada serentak 2020 dibatalkan, maka pada Pilkada 2024 berkemungkinan besar pak Fachrori Umar tidak akan maju lagi," katanya.
Pria yang akrab disapa Paul ini mengatakan, alasan Fachrori Umar tidak maju dikarenakan faktor usia. Mengingat saat ini mantan Wagub HBA dan Zumi Zola tersebut sudah menginjak usia 67 tahun, 2024 beliau purnabakti.
"Kami tim keluarga akan meminta ke beliau untuk tidak mencalonkan diri, pertama faktor umur beliau, kedua memberikan kesempatan kepada yang muda dalam memimpin Provinsi Jambi," jelasnya.
Lantas adakah kandidat lain yang akan dimajukan orang nomor satu di Provinsi Jambi saat ini? "Mungkin ada yang dikaderkan, namun dalam mengkaderkan seseorang akan dilihat dulu apakah diterima di tengah masyarakat," sebutnya.
Lebih lanjut Paul menegaskan kembali jika tiga opsi penundaan tersebut yang disetujui pemerintah pusat, maka dengan tegas Fachrori Umar siap maju bertarung di perebutan kursi nomor satu di bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah ke depan. "Kalau tiga opsi itu yang dipakai kita siap maju," tegasnya.
Sementara, Direktur Center Cek Endra, Adri SH mengatakan, tidak ada istilah kata mundur untuk Cek Endra maju di Pilgub Jambi, meskipun Pilkada ditunda satu tahun. "Kita tergantung pemerintah, mau penundaan 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan, kita semuanya sudah siap. Dari awal kita sudah siap," tegasnya.
Namun saat ini kata dia, pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Apapun hasilnya pihaknya siap. "Saat ini kemanusiaan di atas segalanya," sebutnya. Yang penting kata Adri, sampai saat ini pihaknya masih konsentrasi bagaimana bisa menolong masyarakat. "Sekarang tim bahu membahu bersama masyarakat dalam mengatasi Covid-19," sebutnya.
Terpisah, Tim Center Haris, Hasan Mabruri mengatakan, jika pihaknya mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020. "Wo Haris mengapresiasi langkah ini yang dianggap sudah tepat, karena urusan keselamatan masyarakat lebih penting dari proses Pilkada ini," katanya.
Terkait untung rugi penundaan sendiri, mengingat proses sosialisasi yang sudah berjalan dan tim yang terbentuk, ia mengatakan tidak masalah. "Kita tidak menghitung untung rugi, kita lebih mengedepankan sisi kemanusiaan sambil berharap bencana ini cepat berlalu," ujarnya.
"Yang jelas berapa lama pun ditunda kita siap," pungkasnya.
Kegiatan DIkurangi, Timses Kelabakan
Penundaan Pilkada serentak 2020 berimbas kepada Tim sukses (Timses) kandidat. Informasi yang diperoleh menyebutkan, saat ini sebagian kandidat mulai mengurang kegiatan timsesnya. Ini otomatis juga penghenyian biaya operasional (biop). Kondisi ini tentu membuat para timses pusing.
‘’ Memang ada pengurangan kegiatan. Belum sampai pembubaran sih. Tapi yang jelas biop sudah mulai susah keluar,’’ kata salah seorang timses salah satu kandidat kepada Jambione. Menurut dia, sebagian timses tetap bekerja. Terutama tim inti yang tugasnya berpikir dan menyusun strategi.
Yang kegiatan dihentikan itu, kata dia, adalah para timses yang sifatnya membantu kegiatan kegiatan besar. ‘’ Istilahnya yang tukang hore hore itu memang dikurangi. Tapi kalau yang pemikir tetap jalan lah,’’ ujarnya.
Pada kondisi saat ini, para timses lebih banyak melakukan sosialisi melalui sosial media (sosmed). Ini diakui, Ketua Tim keluarga Fachrori Umar, Miftahul Ikhlas. Menurut dia, timses FU
tidak akan dibubarkan jika pilkada hanya ditunda. Tapi, jika Pilkada batal dilaksanakan, kemungkinan besar timses yang sudah dibentuk akan dibubarkan.
"Jika Pilkada batal, Timses akan dibubarkan atau bahasa kerennya di 'lockdown'. Tapi kalau tiga opsi itu kita siap," katanya. Paul-begitu dia biasa disapa- mengatakan timses saat ini lebih banyak bersosialisasi di medsos, ketimbang di lapangan.
Pernyataan hampir serupa dikatakan Direkrtur Center CE, Adri SHA. "Timses kita hentikan dulu pertemuan-pertemuan. Kita hanya bermain di medsos menyampaikan program CE," ujarnya. (fey)
