JAMBIPRIMA.COM,JAMBI- Pemerintah Kota Jambi terus berupaya menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan data, 9,02 persen masyarakat Kota Jambi berada dalam garis kemiskinan, atau sekitar 54.000 penduduk.
"Dari jumlah itu, 1,09 persen atau 6.500 penduduk dikategorikan miskin ekstrim," kata Wakil Wali Kota Jambi, Maulana saat membuka rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan perkotaan, Rabu (16/11).
Kata Maulana, program yang disusun untuk 2023 harus tepat sasaran. Beberapa program harus disinergikan baik dengan TKPK atau Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pusat, Provinsi Jambi, dan Kota Jambi.
"Supaya tidak salah sasaran. Dari pusat juga ada bantuan KIS, KIP, kalau kita di kota Jambi ada Jambi Cerdas, Jambi Bugar. Semuanya itu harus disinergikan. Kalau melihat data harusnya semua sudah tercover. Baik persoalan kesehatan, maupun persoalan pendidikan," katanya.
Dia juga meminta, tahun depan harus banyak program pelatihan-pelatihan ketrampilan untuk masyarakat. Sehingga dia mampu menciptakan peluang usaha ataupun terserap pasar kerja. "Bantuan untuk UMKM, kelompok tani, kemudian pendataan kartu pelanggan itu semua harus disinergikan dengan TKPK," jelasnya.
Jika mengacu pada RPJMD 2023 setelah perubahan, seharusnya angka kemiskinan tahun ini ditargetkan turun 6,89 persen. Sebelum perubahan angkanya jauh lebih kecil yaitu 6,09 persen.
Kepala Bappeda Kota Jambi, Suhendri memaklumi jika target penurunan angka kemiskinan tahun ini tidak mencapai target. Hal itu disebabkan oleh pandemi Covid-19.
"Angka kemiskinan di Kota Jambi memang mengalami peningkatan," katanya. (Ahmad)
