JAMBIPRIMA.COM, TANJABBAR - Agenda penandatanganan kontrak kerjasama Insan Pers Tanjab Barat bersama Pemkab Tanjab Barat melalui Dinas Kominfo Kabupaten Tanjab Barat yang digelar serentak di Gedung Balai Pertemuan Kantor Bupati Tanjab Barat, Kamis (29/12) sarat kejanggalan.
Diduga, ada oknum-oknum dari pihak Diskominfo yang sengaja menghadirkan beberapa tamu undangan dari luar daerah yang digunakan sebagai alat usaha "toko" media.
Pantauan media selama kegiatan, hampir separoh dari tamu undangan (insan pers, red) yang hadir dipenuhi wajah baru yang nyaris belum pernah terlibat sebelumnya pada kegiatan jurnalistik di ibukota Kaputen Tanjab Barat selama kurun waktu beberapa tahun terakhir.
Hal ini juga memperkuat dugaan adanya usaha media patner pribadi yang dikelola secara pribadi oleh oknum-oknum dari pihak Diskominfo tanpa menyertakan wartawan resmi dalam melaksanakan tugas peliputan arau kegiatan jurnalisme lainya di Kabupaten Tanjab Barat.
Pada kegiatan penandatanganan kotrak, bahkan terjadi pembengkakan media patner Diskominfo dengan jumlah total mencapai 129 media online.
Padahal awalnya perkiraan jumlah total wartawan/jurnalis lokal yang masih aktiv melakukan kegiatan peliputan media selama beberapa waktu terakhir hanya mencapai kisaran 50-80 orang yang tergabung dalam beberapa wadah aliansi media diantaranya AWI, IWO, PWI, FJTJB, SEWRUDUK dan juga perkumpulan wartawan di Jl. Melati Kualatungkal.
Dalam kegiatan ini, Kadis Kominfo mengungkapkan telah memverifikasi pengajuan penawaran yang telah diajukan pihak media dan dinyatakan lengkap.
Anehnya, ketika ditanyakan apa bisa diperlihatkan persyaratan yang telah diajukan untuk dilihat bersama, Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik, Pandu Eko Putra, S.STP. beralasan, "dak mungkin kami bongkar lagi berkas itu bang," kilahnya. (mr)
