27.364 Warga Kota Jambi Bakal Terima Bantuan CPP

JAMBIPRIMA.COM,JAMBI - Sebanyak 27.364 warga Kota Jambi bakal menerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Kepala Dinsos Kota Jambi, Noviarman mengatakan bahwa, bantuan tersebut merupakan bentuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Adapun sasaran penerima kata dia, yakni keluarga penerima Program Keluarga Harapan  (PKH) dan keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Total untuk di Kita Jambi itu ada sebanyak 27.364 Keluarga penerima," kata dia, Senin (3/4).

Cadangan Pangan sendiri kata Noviarman, adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga.

"Bantuan ini dari Badan Pangan Nasional RI. Di mana nanti per keluarga akan mendapatkan 10 kg beras bantuan ini," sebut Noviarman.

Lebih lanjut dijelaskannya, tiap keluarga penerima program CPP ini akan mendapatkan bantuan periode Maret, April hingga Mei 2023 mendatang dan disalurkan tiap bulannya.

"Untuk di Kota Jambi akan dimulai Rabu besok dijadwalkan," timpalnya.

Disebutkan Noviarman, berdasarkan surat Kepala Badan Pangan Nasional RI, nomor 82/TS.03.03/K/3/2023, perihal penyaluran CPP dalam rangka pemberian bantuan Pangan, telah ditugaskan Perum Bulog untuk segera menyalurkan CPP untuk bantuan Pangan. 

"Jadi barangnya (beras,red) sudah ada di Bulog. Kita Dinsos, diminta membantu pelaksanaan penyaluran bantuan pangan. Agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," terangnya.

Ditambahkannya, Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) memiliki peran strategis dalam penyediaan pangan untuk penanganan bencana, kerawanan pangan, kondisi darurat serta menjaga stabilisasi harga pangan di daerah.

"Untuk pemenuhan cadangan pangan, pemerintah pusat bisa berbagi peran dengan pemda. Bisa dalam persentase atau jenis bahan pokok yang dimiliki antara pemerintah pusat dan pemda," kata dia.

"Adapun sumber cadangan pangan berasal dari petani atau produksi dalam negeri. Pemerintah menyerap dari petani saat stok melimpah dengan harga yang telah ditetapkan," tuturnya.