Soal PT SAS, Haris: Pemprov tidak Dilibatkan, Izinnya Melalui Dirjen Hubla

JAMBIPRIMA.COM, JAMBI- Gubernur Jambi, Al Haris mengaku tidak dilibatkan dalam rencana pembangunan stockpile dan pelabuhan batu bara di kawasan Aurduri, kelurahan Aurkenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.

Al Haris mengaku, perizinan pelabuhan PT SAS merupakan TUKS atau Terminal Untuk Kepentingan Sendiri. Memang sebut dia, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak dilibatkan. 

“Itu langsung melalui KSOP, ke Dirjen Perhubungan Laut (Hubla), keluarlah perizinananya. Kadangkala kita tidak tahu kalau itu sudah ada di daerah kita. Ketika itu masuk zona yang boleh menurut pemerintah pusat. Kita hanya menerima,” tambahnya.

Dijelaskan Al Haris, dirinya juga sudah sering menyampaikan, untuk hal-hal seperti itu supaya bisa dikoordinasikan kepada pemerintah daerah, karena pemerintah daerah punya konsep untuk mengembangkan daerah masing-masing.

“Saya sering bilang, tolong kooordinasikan dengan pemda, pemerintah setempat, karena pemerintah setempat punya konsep mengembangkan daerahnya masing-masing. Ada RTRW dan sebagainya,” kata Haris.

Lanjut Haris, pihaknya akan mengkoordinasikan hal ini ke Perhubungan dan Dirjen Perhubungan Laut untuk di tertibkan.

“Dan diminta pada pengusaha yang melakukan pengajuan izin, tolong ini diinformasikan pada pemerintah setempat. Sudah saya minta staf mengundang pemilik perusahaan untuk dilakukan rapat bersama,” katanya.

Wali Kota Jambi Syarif Fasha juga angkat bicara terkait persolan tersebut. Ia mengaku, selagi dirinya sebagai Wali Kota Jambi, dipastikan akan melindungi masyarakatnya.

“Saya selaku Walikota Jambi akan melindungi masyarakat Kota Jambi dari dampak PT SAS. Masyarakat tidak mungkin terdampak kalau masih ada walikota,” singkat Fasha, kepada awak media, usai menghadiri acara Harganas di Hutan Kota, kamis (10/8).