JAMBIPRIMA.COM, KOTA JAMBI – Ratusan pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jambi pada Selasa 20 Mei 2025. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas ketidakjelasan nasib mereka yang telah puluhan tahun mengabdi tanpa kepastian status.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa pemerintah pusat telah mengatur secara tegas kebijakan terkait tenaga honorer. Ia menyampaikan bahwa pengangkatan honorer tidak lagi diperbolehkan, sejalan dengan kebijakan nasional tentang perampingan dan efisiensi birokrasi.
“Saat ini, sesuai dengan perencanaan dan aturan yang telah disempurnakan, pemerintah melakukan perampingan dan efisiensi. Itu semua sudah diatur. Nantinya, gubernur atau wali kota akan mensosialisasikannya. Artinya, tidak diperkenankan lagi untuk mengangkat tenaga honorer,” jelas Bima Arya pada Rabu 21 Mei 2025.
Ia menambahkan bahwa pemerintah sedang menata sistem kepegawaian secara menyeluruh, termasuk proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang dilakukan berdasarkan aturan. (Ahmad)
Diduga Tambang Ilegal di Batanghari, GERAM Desak Mabes Polri Periksa AE-NA
Juara 1 FLS3N Musik Tradisi Jambi Dipersoalkan, Disdik Tunggu Jawaban Dewan Juri
Ratusan Excavator Diduga Keruk Emas Ilegal di Lubuk Beringin Siau, Warga Desak Kapolda Jambi Turun
DPRD Jambi Soroti Modal Rp10 Miliar ke Bank Jambi, Minta Kajian dan Kejelasan Aset
ISPU Kota Jambi Membaik, Maulana Minta Warga Tak Lengah, 25 Ribu Masker Dibagikan
Warga Desa Suka Jaya Rimbo Ulu, Dipaksa Bayar Denda, Ini Kronologisnya