JAMBIPRIMA.COM,. JAMBI – Komisi II DPRD Kota Jambi menyoroti kondisi Pasar Talang Banjar yang dinilai semrawut. Ketua Komisi II, Djokas Siburian, menilai tumpukan pedagang kaki lima (PKL) di luar pasar sementara banyak lapak di dalam pasar dibiarkan kosong mencerminkan buruknya tata kelola pasar rakyat.
“Sejak awal Pak Wali menjabat, kami dari Komisi II sudah menyarankan agar pasar rakyat di Kota Jambi dikelola secara profesional,” ujar Djokas, Senin (3/11).
Ia menjelaskan, dari sekitar 17 pasar rakyat yang ada di Kota Jambi, seharusnya ada kejelasan mengenai pola pengelolaannya. Pemerintah Kota, kata Djokas, perlu menentukan apakah pasar akan dikelola langsung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) atau diserahkan kepada pihak ketiga seperti BUMD Siginjai Sakti.
Terkait Pasar Talang Banjar, DPRD berencana memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk meminta penjelasan mengenai banyaknya lapak kosong di dalam pasar. Padahal, di sisi lain, para pedagang lebih memilih berjualan di luar area pasar.
“Kami akan segera panggil OPD terkait. Kalau bisa ada perwakilan atau paguyuban pedagang yang hadir, lebih bagus lagi,” tambahnya.
Djokas berharap persoalan ini segera dituntaskan agar aktivitas jual beli di Pasar Talang Banjar kembali tertib dan para pedagang memperoleh tempat yang layak, sesuai tujuan revitalisasi pasar rakyat yang telah dilakukan pemerintah. (Ahmad)
#Jambiprima.com #Berita #Beritaterkini #GubernurJambi #Jambi #DPRD #WalikotaJambi
Heboh! WNA Asal Tiongkok Dijemput Imigrasi di Tebo, Diduga Terkait Jaringan Perdagangan Orang
Cek Endra Tanam Perdana Sawit 15 Hektar di Sarolangun, Doa Bersama Warnai Awal Investasi Perkebunan
Pro-Kontra OPBM Terjawab, Akademisi hingga Tokoh Masyarakat Kompak Dukung Kota Jambi Bersih
Temuan BPK Rp451 Juta pada Proyek Rabat Beton 2024, Eryanto Sebut Kontraktor Sudah Angsur
Kemenag Jambi Batasi Penggunaan HP di Madrasah, Guru dan Siswa Dilarang Aktifkan Ponsel Saat KBM
Pemprov Jambi Salurkan 10.189 Kg Beras Cadangan Pangan bagi Warga Terdampak Banjir Sarolangun
PT Tebo Indah Kembali Mangkir, DPRD Tebo Tetap Gelar RDP Soal Konflik Lahan 10 Desa