Pemkab Tebo Pangkas TPP ASN, Dampak Efisiensi Anggaran dan Turunnya TKD

JAMBIPRIMA.COM, TEBO – Dampak efisiensi anggaran dan menurunnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mulai dirasakan jajaran aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Tebo. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo memastikan akan melakukan pemangkasan signifikan terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN pada tahun anggaran mendatang.

Bupati Tebo, Agus Rubiyanto, menjelaskan bahwa penurunan TKD dari pusat sebagian besar dialokasikan untuk kebutuhan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan pegawai paruh waktu. Kondisi tersebut secara langsung menggerus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tebo, sehingga pemerintah daerah harus mengambil langkah penghematan di berbagai sektor.

“Secara otomatis ada yang harus dipangkas. Banyak program-program di organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik terpaksa dikurangi anggarannya. Untuk pelayanan dasar tetap kita jaga, tetap berjalan,” tegas Agus, Kamis (27/11/2025) di Gedung DPRD Tebo.

Namun, meski prioritas pelayanan dasar dipertahankan, sektor tersebut juga mengalami tekanan anggaran. Agus menjelaskan, bidang kesehatan kini harus ditopang lebih besar oleh APBD Tebo untuk pengadaan obat-obatan di rumah sakit dan Puskesmas. Begitu pula sektor pendidikan. “Tahun 2025 kita dapat tambahan dari pusat sebesar Rp55 miliar. Untuk tahun depan tinggal Rp4 miliar saja,” ungkapnya.

Agus menegaskan bahwa kebijakan pemangkasan TPP tidak hanya terjadi di Kabupaten Tebo, melainkan dialami hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian ulang apabila keuangan daerah kembali stabil atau terdapat perubahan kebijakan anggaran dari pemerintah pusat.

Sementara itu, kebijakan pemotongan TPP mendapat beragam reaksi dari ASN. Sebagian besar memilih pasrah dan menerima kondisi tersebut karena memahami situasi fiskal yang dihadapi daerah. “Mau bagaimana lagi? Kita terima saja, karena ini sudah menjadi keputusan. Tidak banyak yang bisa kami lakukan,” ujar salah seorang ASN di lingkungan Pemkab Tebo.

Menurutnya, dampak paling berat dirasakan ASN yang memiliki pinjaman bank dalam jumlah besar. Bahkan ada yang cicilan bulanannya mencapai lebih dari 100 persen dari total gaji. “Contohnya, ada ASN yang setelah dipotong angsuran pinjaman, gaji bulanan yang tersisa hanya Rp300 ribu,” tuturnya.

Pemkab Tebo berharap kebijakan efisiensi ini hanya bersifat sementara hingga kondisi anggaran membaik. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga pelayanan dasar dan menyesuaikan kembali TPP sesuai kemampuan fiskal daerah di masa mendatang. (ARD)

#Jambiprima.com #Berita #Beritaterkini #Tebo #Jambi #DPRD #BupatiTebo