Ribuan Massa Tagih Janji DPRD Tebo Soal Audiensi Tiga Kementerian

JAMBIPRIMA.COM,. TEBO – Ribuan peserta aksi demonstrasi damai yang menuntut pencabutan HGU dan penghentian operasional PT Tebo Indah kembali mempertanyakan komitmen DPRD Tebo. Hingga awal Desember ini, mereka masih menunggu tindak lanjut nyata terkait janji audiensi dengan tiga kementerian yang disampaikan dewan setelah aksi besar pada 28 Oktober 2025 lalu.

Koordinator Umum Aksi, Hafizan Romy Faisal, menyampaikan bahwa masyarakat kini mulai resah karena tidak ada perkembangan berarti dari janji yang sebelumnya disampaikan wakil rakyat tersebut. Peserta aksi, yang terdiri dari ratusan petani mitra dan warga terdampak keberadaan PT Tebo Indah, terus bertanya mengenai kepastian audiensi yang dijadwalkan melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Romy mengungkapkan, pada Selasa kemarin dirinya bersama sejumlah perwakilan masyarakat mendatangi Kantor DPRD Tebo untuk menanyakan perkembangan proses tersebut. Namun, gedung dewan tampak sepi karena seluruh anggota DPRD disebut tengah mengikuti kegiatan bimbingan teknis di Kota Jambi.

“Tidak ada satu pun anggota dewan di kantor. Informasinya mereka sedang Bimtek di Jambi,” jelas Romy.

Tidak berhenti di situ, Romy langsung menghubungi Ketua Komisi II DPRD Tebo, Tibrani, untuk mendapatkan informasi terkini. Dari komunikasi tersebut, terungkap bahwa DPRD baru menerima respons kesiapan audiensi dari satu kementerian, yakni Kementerian Pertanian.

“Beliau menyampaikan baru dapat jawaban dari Kementerian Pertanian soal kesiapan audiensi. Dua kementerian lainnya belum merespons,” tambahnya.

Romy mengatakan, Ketua Komisi II berjanji akan kembali melakukan koordinasi dengan pimpinan DPRD Tebo agar proses audiensi dapat segera direalisasikan. Ia juga meminta agar media massa melakukan konfirmasi langsung kepada pihak DPRD untuk mendapatkan pernyataan resmi mengenai progres sebenarnya.

Sementara itu, masyarakat yang terlibat dalam aksi mengaku kecewa karena proses yang dinilai terlalu lamban. Mereka khawatir persoalan tersebut seperti dibiarkan berjalan tanpa kejelasan.

“Rentang waktu yang terlalu lama sejak aksi 28 Oktober membuat masyarakat menaruh banyak asumsi. Bahkan ada yang menduga jangan-jangan dewan sudah ‘masuk angin’,” ujar Romy menutup pernyataannya.

Hingga berita ini diterbitkan, masyarakat masih menunggu komitmen nyata dari DPRD Tebo terkait realisasi audiensi yang dinilai menjadi jalan penting dalam menyelesaikan persoalan sengketa lahan dan operasional PT Tebo Indah. (ARD)

 #Jambiprima.com #Berita #Beritaterkini #Tebo #Jambi #DPRD #BupatiTebo