JAMBIPRIMA.COM, TEBO – Upaya mediasi yang dilakukan Wakil Bupati (Wabup) Tebo, Nazar Efendi bersama Ketua DPRD Tebo dan jajaran kepolisian di Desa Puntikalo, Kecamatan Sumay, belum membuahkan hasil. Meski telah turun langsung ke lapangan, warga tetap bersikukuh mempertahankan aksi blokade jalan kelompok tani menuju bumi perkemahan (Buper). Aksi ini sudah berlangsung selama tiga hari sejak Selasa, 23 Desember 2025 lalu.
Dalam kunjungannya, Wabup Nazar menyampaikan bahwa kedatangan pemerintah daerah ke Desa Puntikalo bertujuan untuk mendengar langsung keluhan masyarakat serta mencari titik terang persoalan yang memicu penutupan akses jalan tersebut. Menurutnya, pemerintah wajib hadir di tengah masyarakat untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.
“Kita harus mendengar keluh kesah masyarakat. Yang terpenting, karena ini warga Tebo, pemerintah bersama DPR harus hadir mencarikan solusi terbaik agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau terzolimi. Ini akan menjadi bahan bagi kami untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujar Nazar.
Nazar mengakui bahwa penyelesaian konflik lahan tidak bisa dilakukan secara instan. Meski solusi telah ditawarkan, pemerintah tetap berharap warga dapat mempertimbangkan dampak blokade jalan terhadap kepentingan masyarakat luas.
“Penyelesaian persoalan tanah ini butuh waktu, tidak bisa seketika. Kami berharap pemblokiran jalan bisa segera diselesaikan karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam kondisi darurat pun akses ini sangat dibutuhkan. Mudah-mudahan masyarakat bisa memahami, ini bukan sekadar persoalan jalan, tapi bagaimana tuntutan masyarakat dapat diselesaikan dan fasilitas jalan tetap bisa dimanfaatkan umum,” tegasnya.
Sementara itu, salah seorang warga Puntikalo, Dedi Suhendra, membenarkan bahwa kedatangan Wabup bersama rombongan berkaitan dengan aksi pemblokiran jalan sebagai bentuk penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan Brigif di wilayah tersebut.
Dedi menyebutkan, warga meminta pemerintah memberikan solusi jelas terhadap status lahan yang diklaim TNI. Karena musyawarah tidak mencapai kesepakatan, warga sepakat tidak membuka blokade sebelum ada kepastian.
“Musyawarah kemarin belum membuahkan hasil, jadi jalan belum bisa dibuka. Masyarakat menunggu solusi konkret dan tindak lanjut dari pemerintah terkait penolakan ini. Dari pertemuan kemarin, pemerintah berencana menyurati Presiden untuk meminta bantuan penyelesaian persoalan ini,” jelas Dedi, Kamis 25 Desember 2025.
Hingga berita ini diterbitkan, akses jalan masih tertutup, sementara pemerintah daerah menyatakan akan terus berupaya mencari solusi terbaik agar konflik tidak berlarut dan masyarakat tetap mendapatkan haknya tanpa mengorbankan kepentingan umum. (ARD)
#Jambiprima.com #Berita #Beritaterkini #Tebo #Jambi #DPRD #BupatiTebo
Rakerda Pramuka Jambi 2026 Digelar, Bahas Evaluasi dan Program Kerja
Disperindag Tebo Tegur Ritel Modern Soal Kembalian Permen dan Pembulatan Harga
Sidang PETI Punti Kalo Berlanjut, JPU Siapkan Saksi Tambahan dan Ahli
Satpol PP Tebo Siap Lelang Ternak Liar, Penertiban Segera Digelar
Parah! 3 Titik Jalan Nasional Niam–Lubuk Tenggelam, Akses Tebo ke Tanjab Barat Putus
Libur Nataru, Cek Endra Pilih Pulang Kampung dan Tegaskan Politik sebagai Penjaga Empat Pilar Bangsa