BLK Tebo Segera Dibangun 2026, Pemkab Pilih Lokasi di Komplek Perkantoran

JAMBIPRIMA.COM, TEBO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pada tahun 2026 ini, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disnakertran Kop-UKM) Kabupaten Tebo direncanakan akan memiliki gedung Balai Latihan Kerja (BLK).

Kepala Dinas Nakertran Kop-UKM Kabupaten Tebo, Didel Karyadi, mengungkapkan bahwa pihaknya bersama sejumlah instansi terkait telah melakukan peninjauan lokasi untuk pembangunan BLK tersebut. Instansi yang terlibat antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Bidang Aset pada Badan Keuangan Daerah (Bakeuda).

“Kami sudah melakukan pengecekan lokasi bersama instansi terkait. Ada dua alternatif lokasi yang diusulkan untuk pembangunan gedung BLK,” ujar Didel saat ditemui di kantornya, Senin (6/4/2026).

Ia menjelaskan, lokasi pertama berada di kawasan komplek perkantoran Pemkab Tebo, tepatnya di belakang Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), atau di antara Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Sementara itu, alternatif lokasi kedua berada di kawasan Paal 16, di Jalan Lintas Tebo–Bungo, dengan luas lahan sekitar 50 ribu meter persegi. Meski memiliki lahan yang lebih luas, lokasi ini dinilai kurang strategis dari sisi pengawasan.

“Untuk lokasi kedua memang lebih luas, tetapi Bupati cenderung memilih lokasi yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan agar mudah dipantau setiap hari. Karena itu, lokasi di komplek perkantoran Pemkab menjadi prioritas,” jelas Didel.

Didel menambahkan, lahan yang tersedia di komplek perkantoran Pemkab Tebo memiliki luas sekitar 5 ribu meter persegi. Luas ini dinilai telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2017.

Menurutnya, pemenuhan standar luas lahan menjadi hal penting agar ke depan Kabupaten Tebo dapat mengakses bantuan dari pemerintah pusat, khususnya dalam pengembangan fasilitas pelatihan kerja.

“Kalau luas lahannya tidak sesuai dengan ketentuan, ke depan akan sulit bagi kita untuk mendapatkan dukungan atau bantuan dari pemerintah pusat. Jadi ini harus benar-benar diperhatikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Didel menyebutkan bahwa untuk teknis pembangunan gedung BLK sepenuhnya menjadi kewenangan Dinas PUPR Kabupaten Tebo. Saat ini, prosesnya masih dalam tahap awal, dan dalam waktu dekat akan memasuki tahapan lelang perencanaan.

“Informasi terakhir yang kami terima, setelah Lebaran ini akan dilakukan proses lelang untuk perencanaan pembangunan terlebih dahulu,” ungkapnya.

Dengan hadirnya BLK di Kabupaten Tebo, diharapkan mampu meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal serta membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Selain itu, BLK juga diharapkan menjadi pusat pelatihan yang mampu mencetak tenaga kerja kompeten dan siap bersaing di dunia kerja.

Hingga berita ini ditulis, pihak Dinas PUPR Kabupaten Tebo belum berhasil dikonfirmasi terkait detail teknis pembangunan tersebut. (Sab)