Romy Minta Pemerintah Turun Tangan, Kemitraan Koperasi–PT Tebo Indah Dinilai Tak Sehat

JAMBIPRIMA.COM, TEBO - Terpilih sebagai Ketua Koperasi Tujuan Murni (KTM) Mitra perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Tebo Indah (TI), Hafizan Romy Faisal langsung mengambil langkah strategis dengan menggandeng pemerintah daerah.

Ia meminta Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo untuk memfasilitasi pertemuan antara koperasi dan manajemen PT Tebo Indah guna membahas berbagai persoalan yang dinilai merugikan petani.

“Kami sudah melayangkan surat ke Disbun agar difasilitasi pertemuan dengan manajemen PT Tebo Indah. Perusahaan yang selama ini menjadi mitra kerja kami nilai sudah tidak sehat lagi. Kami melihat banyak hal yang menunjukkan ketidakprofesionalan dalam pengelolaan kebun,” ujar Romy, kepada Media ini, Selasa 7 April 2026.

Menurutnya, koperasi memiliki sejumlah fakta dan bukti yang menunjukkan adanya kerugian di pihak petani. Kondisi tersebut, kata Romy, juga diperparah dengan tidak terlihatnya itikad baik dari perusahaan untuk memperbaiki keadaan.

“Kami punya banyak fakta dan bukti yang sangat merugikan petani. Selain itu, tidak terlihat adanya itikad baik untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh,” tambahnya.

Romy juga menilai perjanjian kerja sama antara koperasi dengan PT Tebo Indah sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kebun sawit saat ini. Ia menyoroti standar pengelolaan kebun yang tidak terpenuhi, kurangnya perawatan, hingga adanya lahan yang terlantar.

“Banyak kebun yang tidak sesuai standar, tidak terawat, bahkan ada lahan yang terlantar. Ditambah lagi dengan persoalan hukum yang melanda pimpinan tertinggi perusahaan akibat gagal bayar, sehingga HGU dijadikan jaminan utang. Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi petani,” tegas Romy.

Sebagai Ketua Koperasi, Romy berharap pemerintah daerah Kabupaten Tebo maupun pemerintah pusat dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Ia menilai keterlibatan pemerintah sangat penting untuk memastikan keberlanjutan kemitraan yang adil dan melindungi kepentingan petani.

“Kami berharap pemerintah daerah maupun pusat serius menanggapi persoalan ini. Petani membutuhkan kepastian dan perlindungan agar kemitraan berjalan sehat dan saling menguntungkan,” tutupnya. (Syh)