Langkah Santai, Bahas Serius: Dari Trek Lari, PSEL Jambi Didorong Masuk Skema Nasional

JAMBIPRIMA.COM, JAMBI – Pagi yang biasanya diisi aktivitas olahraga, kali ini dimanfaatkan sebagai ruang pembahasan isu strategis. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, bersama Wali Kota Jambi Maulana dan Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, menggabungkan kegiatan lari pagi dengan diskusi percepatan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), Rabu (15/4/2026).

Start dari Swiss-Belhotel Jambi, rombongan menempuh rute menuju kawasan Danau Sipin, sebelum akhirnya berhenti di salah satu kafe di tepian danau. Sepanjang perjalanan, topik utama yang dibicarakan tak jauh dari persoalan klasik kota: sampah.

Maulana menegaskan, Pemerintah Kota Jambi saat ini tengah fokus membenahi sektor pelayanan publik, termasuk pengelolaan sampah yang dinilai mendesak. Ia menyebut kehadiran pemerintah pusat menjadi dorongan penting agar rencana yang telah disusun bisa berjalan lebih cepat.

Sorotan utama mengarah pada proyek PSEL di kawasan Talang Gulo. Menurut Maulana, proyek tersebut bukan tanpa tantangan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah potensi beban biaya operasional, khususnya tipping fee, yang dikhawatirkan dapat menekan keuangan daerah jika tidak diantisipasi sejak awal.

Menanggapi hal itu, Bima Arya memastikan pemerintah pusat tidak akan lepas tangan. Ia menyebut, proyek PSEL Jambi memiliki peluang besar untuk masuk dalam skema nasional, apalagi jika dikembangkan secara regional bersama daerah sekitar.

“Konsepnya sudah cukup matang. Tinggal disinergikan dengan daerah lain agar memenuhi kriteria program pusat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, persoalan sampah di Kota Jambi kini sudah masuk radar prioritas nasional. Targetnya, dalam kurun dua hingga tiga tahun ke depan, persoalan tersebut bisa ditangani secara lebih komprehensif melalui implementasi PSEL.

Soal kekhawatiran pembiayaan, Bima Arya membuka opsi baru. Pemerintah pusat, kata dia, tengah mendorong skema investasi agar proyek tidak membebani APBD.

Salah satu alternatif yang disiapkan adalah keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Namun, ada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi, seperti kesiapan lahan dan ketersediaan suplai sampah minimal 1.000 ton per hari.

“Kalau dua hal itu siap, investasi bisa masuk dan teknologi pengolahan sampah bisa berjalan tanpa menekan fiskal daerah,” jelasnya.

Kunjungan Bima Arya ke Jambi sendiri tidak hanya membahas persoalan lingkungan. Ia juga dijadwalkan menghadiri Musrenbang RKPD Provinsi Jambi 2027 serta agenda akademik di Universitas Jambi. (San)