Ditekan DPRD, Pemkab Tebo Dipaksa Berbenah: Nazar Efendi Minta OPD Tak Lagi Kerja Normatif

JAMBIPRIMA.COM, TEBO – Pemerintah Kabupaten Tebo mulai tancap gas menindaklanjuti catatan kritis legislatif. Wakil Bupati Tebo, Nazar Efendi, memimpin langsung rapat strategis menyikapi rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Rabu (22/04/2026).

Rapat yang digelar di Ruang Rapat Sekda Tebo itu bukan sekadar formalitas tahunan. Di baliknya, tersimpan tekanan kuat agar kinerja pemerintah daerah tak lagi berjalan normatif dan administratif semata. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta serius melakukan pembenahan.

Sejumlah isu krusial mengemuka dalam forum tersebut. Mulai dari penyelarasan program pembangunan, evaluasi capaian kinerja, hingga pembenahan tata kelola pemerintahan yang dinilai masih perlu diperkuat agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Wabup Nazar Efendi menegaskan, rekomendasi DPRD bukan sekadar dokumen pelengkap, melainkan “alarm keras” bagi pemerintah daerah untuk berbenah.

“Kita harus menjadikan rekomendasi DPRD ini sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bersama. Setiap perangkat daerah wajib menyusun langkah konkret dan terukur agar tindak lanjut ini benar-benar berdampak pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik,” tegas Nazar dalam rapat.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa Pemkab Tebo tidak ingin lagi terjebak dalam pola kerja lama yang minim dampak. Nazar bahkan mengingatkan, setiap OPD harus mampu menerjemahkan rekomendasi DPRD ke dalam program nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Tak hanya itu, persoalan klasik berupa lemahnya koordinasi antar instansi juga ikut disorot. Menurut Nazar, ego sektoral masih menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan program pembangunan.

“Koordinasi yang baik menjadi kunci. Kita ingin seluruh program ke depan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab berbagai tantangan,” ujarnya.

Sorotan DPRD terhadap LKPJ 2025 sendiri diduga tidak lepas dari masih adanya sejumlah program yang belum optimal, baik dari sisi serapan anggaran maupun dampak riil di lapangan. Hal ini menjadi catatan penting yang harus segera diperbaiki jika Pemkab Tebo ingin menjaga kepercayaan publik.

Dalam konteks yang lebih luas, tindak lanjut rekomendasi DPRD merupakan bagian dari mekanisme check and balance antara legislatif dan eksekutif. Jika dijalankan serius, hal ini bisa menjadi momentum perbaikan sistemik dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Pemkab Tebo pun menyatakan komitmennya untuk tidak mengabaikan catatan tersebut. Nazar menegaskan, seluruh rekomendasi akan ditindaklanjuti secara optimal dan terukur.

“Ini adalah bentuk komitmen kita untuk terus memperbaiki kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.

Dengan tekanan dari DPRD dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, langkah Pemkab Tebo ke depan akan menjadi penentu: apakah rekomendasi hanya berhenti di atas kertas, atau benar-benar berubah menjadi kerja nyata. (San)