Gubernur Al Haris Turun ke Lokasi, Banjir Sarolangun Ungkap Masalah Hulu–Hilir yang Belum Tuntas

JAMBIPRIMA.COM, SAROLANGUN – Banjir bandang yang melanda Kabupaten Sarolangun dalam sepekan terakhir bukan sekadar bencana musiman. Di balik luapan Sungai Batang Asai, tersimpan persoalan panjang tentang tata kelola lingkungan, infrastruktur, hingga kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi krisis hidrometeorologi.

Sabtu (2/5/2026), Al Haris turun langsung ke Desa Lubuk Resam Ilir, Kecamatan Cerminan Gedang. Kunjungan ini bukan hanya simbol kehadiran pemerintah, tetapi juga menjadi momentum membaca lebih dalam akar persoalan banjir yang terus berulang.

Skala Bencana: 26 Desa, Ribuan Rumah Terendam

Data sementara menunjukkan, banjir akibat luapan Sungai Batang Asai telah merendam 26 desa di beberapa kecamatan. Sedikitnya 1.552 rumah warga terdampak dengan ketinggian air mencapai 50 sentimeter hingga lebih. Tak hanya itu, satu jembatan dilaporkan roboh, memutus akses vital masyarakat.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa banjir di Sarolangun telah melampaui batas gangguan biasa. Dampaknya merambah sektor sosial, ekonomi, hingga pendidikan, terutama ketika akses transportasi terganggu.

Respons Cepat, Tapi Masih Reaktif

Dalam kunjungannya, Gubernur memastikan distribusi bantuan berjalan cepat. Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan pokok seperti beras, makanan siap saji, hingga perlengkapan dasar seperti selimut dan matras.

Selain bantuan dari Pemerintah Provinsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga menyalurkan logistik dalam jumlah besar, mulai dari ribuan kotak mie instan hingga perlengkapan keluarga dan makanan bayi.

Namun, pola penanganan yang dominan masih bersifat tanggap darurat. Bantuan logistik memang krusial, tetapi belum menyentuh akar persoalan yang menyebabkan banjir terus berulang setiap tahun.

Faktor Alam dan Ulah Manusia

Dalam pernyataannya, Gubernur menegaskan bahwa banjir tidak semata-mata disebabkan oleh curah hujan tinggi. Ia secara terbuka menyinggung faktor kerusakan lingkungan.

“Musibah ini bukan hanya faktor alam, tetapi juga ulah manusia. Ada hutan yang ditebang dan sungai yang mengalami pendangkalan,” ujarnya.

Pernyataan ini mengarah pada persoalan klasik di banyak wilayah Sumatra, termasuk Jambi: deforestasi di daerah hulu dan sedimentasi sungai yang tidak tertangani dengan baik. Kombinasi ini mempercepat limpasan air saat hujan deras, menyebabkan banjir bandang di wilayah hilir seperti Sarolangun.

Ancaman Pasca Banjir: Penyakit dan Trauma

Selain kerusakan fisik, Gubernur juga mengingatkan ancaman lanjutan pascabencana. Penyakit berbasis lingkungan seperti diare dan infeksi kulit kerap meningkat setelah banjir. Anak-anak menjadi kelompok paling rentan, baik secara fisik maupun psikologis.

Trauma akibat bencana juga sering luput dari perhatian. Dalam banyak kasus, pemulihan mental masyarakat membutuhkan waktu lebih lama dibanding perbaikan infrastruktur.

Infrastruktur dan Akses Pendidikan

Salah satu dampak paling krusial adalah robohnya jembatan yang menjadi akses utama warga. Infrastruktur ini bukan sekadar penghubung antarwilayah, tetapi juga jalur anak-anak menuju sekolah.

Gubernur meminta agar Hurmin segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap kerusakan rumah dan fasilitas umum.

“Apalagi ada jembatan yang putus, ini menyangkut akses anak-anak ke sekolah,” tegasnya.

Pernyataan ini menegaskan bahwa pemulihan pascabencana harus memprioritaskan infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Komitmen Daerah: Menuju Penanganan Komprehensif?

Bupati Hurmin menyampaikan apresiasi atas kehadiran pemerintah provinsi. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk merumuskan solusi jangka panjang.

“Kami ingin memastikan kondisi masyarakat sekaligus merumuskan langkah terbaik ke depan agar penanganan banjir lebih efektif,” ujarnya.

Namun, tantangan sebenarnya terletak pada implementasi. Penanganan komprehensif berarti menyentuh berbagai aspek: rehabilitasi hutan, normalisasi sungai, penguatan infrastruktur, hingga edukasi masyarakat. (San)