Perkuat Tata Kelola Kampus, UIN STS Jambi Gandeng Ombudsman Cegah Maladministrasi

JAMBIPRIMA.COM, JAMBI — Upaya memperkuat tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan akuntabel terus didorong Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Salah satunya melalui kegiatan Sosialisasi Pendidikan Anti Maladministrasi yang digelar pada Rabu (6/5/2026) di Amphitheater Lantai 4 Gedung Rektorat kampus tersebut.

Kegiatan ini menghadirkan Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Nuzran Joher, sebagai narasumber utama. Sosialisasi tersebut menjadi bagian dari langkah strategis kampus dalam meningkatkan pemahaman sivitas akademika terhadap pencegahan praktik maladministrasi, khususnya dalam pelayanan publik di lingkungan perguruan tinggi.

Rektor UIN STS Jambi, Prof. Kasful Anwar, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi antara institusi pendidikan dan lembaga pengawas pelayanan publik. Menurutnya, kehadiran Ombudsman bukan sekadar simbol pengawasan, tetapi juga bentuk kemitraan dalam membangun sistem pelayanan yang transparan dan akuntabel.

“Momentum ini sangat penting untuk memperkuat pemahaman kami terkait pelayanan publik yang berkualitas. Kami menyambut baik kehadiran Ombudsman sebagai mitra dalam mendorong tata kelola yang lebih baik,” ujar Kasful.

Ia juga menyoroti perkembangan signifikan UIN STS Jambi dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, kampus tersebut telah memiliki delapan fakultas serta satu program pascasarjana. Bahkan, UIN STS Jambi telah membuka Fakultas Kedokteran yang disebut sebagai satu-satunya di lingkungan perguruan tinggi Islam negeri di Sumatra.

Namun demikian, menurut Kasful, pertumbuhan institusi harus diiringi dengan penguatan sistem tata kelola yang profesional. Ia menekankan bahwa pelayanan publik yang baik menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tinggi.

“Capaian ini harus diimbangi dengan sistem pelayanan yang bersih dan profesional. Sosialisasi ini diharapkan memberikan panduan praktis bagi pimpinan fakultas dan unit kerja dalam menjalankan pelayanan publik,” katanya.

Sementara itu, Nuzran Joher dalam pemaparannya menegaskan bahwa Ombudsman RI tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penjaga keadilan dalam sistem pelayanan publik. Ia menyebutkan, keberadaan Ombudsman bertujuan memastikan setiap warga negara mendapatkan layanan yang adil, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan.

“Ombudsman hadir bukan sekadar mengawasi, tetapi memastikan pelayanan publik berjalan dengan prinsip keadilan dan martabat. Kami ingin menjadi mitra strategis bagi institusi, termasuk perguruan tinggi,” ujar Nuzran.

Ia juga menyoroti pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Menurutnya, kampus memiliki peran strategis dalam mencetak generasi masa depan, sehingga praktik maladministrasi harus dicegah sejak dini.

“Perguruan tinggi adalah ruang pembentukan nilai. Jika tata kelolanya baik, maka output yang dihasilkan juga akan berkualitas,” tegasnya.

Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif. Para peserta yang terdiri dari pimpinan universitas, dekanat, serta sivitas akademika terlihat aktif mengajukan pertanyaan, mulai dari persoalan birokrasi internal hingga praktik pelayanan publik yang kerap dihadapi di lingkungan kampus.

Dialog tersebut mencerminkan tingginya perhatian terhadap isu maladministrasi, sekaligus menunjukkan adanya kebutuhan akan panduan yang lebih konkret dalam implementasi pelayanan publik yang bersih dan transparan.

Melalui kegiatan ini, UIN STS Jambi menegaskan komitmennya untuk terus berbenah. Penguatan tata kelola tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab moral institusi pendidikan dalam melayani masyarakat.

Dengan menggandeng Ombudsman, kampus berharap dapat membangun sistem pelayanan publik yang tidak hanya efektif, tetapi juga berintegritas—sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap lembaga pendidikan yang semakin tinggi. (San)