BKPSDM Bungo Dalami Dugaan Pelanggaran Disiplin ASN, Absensi Pegawai Jadi Sorotan

Rabu, 20 Mei 2026 - 09:46:45 WIB - Dibaca: 75 kali

Muhammad Fathoni ketika diwawancarai awak media di kantor BKPSDM Bungo.
Muhammad Fathoni ketika diwawancarai awak media di kantor BKPSDM Bungo. (Dok. sidakpost.id)

JAMBIPRIMA.COM, BUNGO – Pemerintah Kabupaten Bungo melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tengah melakukan penelusuran terkait dugaan pelanggaran disiplin aparatur sipil negara (ASN), khususnya menyangkut persoalan kehadiran pegawai.

Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya indikasi catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi mengenai absensi ASN di sejumlah instansi lingkup Pemkab Bungo.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Kabupaten Bungo, Muhammad Fathoni, membenarkan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan verifikasi dan pendalaman terhadap data yang menjadi perhatian auditor.

“Memang ada indikasi temuan terkait absensi pegawai. Saat ini kami masih melakukan penelusuran dan koordinasi lebih lanjut untuk memastikan data tersebut,” ujar Fathoni saat dikonfirmasi, Selasa (19/5).

Informasi yang berkembang menyebutkan, dugaan pelanggaran disiplin tersebut banyak ditemukan pada sektor pendidikan, terutama yang melibatkan tenaga pendidik. Namun demikian, persoalan itu diduga tidak hanya terjadi di level staf, melainkan juga menyeret sejumlah pejabat struktural di lingkungan pemerintah daerah.

Beberapa jabatan yang disebut ikut menjadi sorotan antara lain pejabat setingkat sekretaris dinas maupun kepala bidang (kabid). Meski begitu, BKPSDM belum membeberkan identitas maupun jumlah ASN yang diduga terlibat karena proses pemeriksaan masih berlangsung.

BKPSDM menegaskan, penelusuran dilakukan untuk mengetahui tingkat pelanggaran yang terjadi sekaligus menentukan langkah tindak lanjut sesuai aturan disiplin pegawai negeri sipil yang berlaku.

Saat ini, pengumpulan data dan klarifikasi masih terus dilakukan dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait guna mencocokkan catatan yang dimiliki BPK dengan kondisi riil di lapangan. (Sab)



Tags:


BERITA BERIKUTNYA