Harga TBS di Bawah Ketentuan Dinilai Ancam Ekonomi Desa, Pengamat Soroti Tata Niaga Sawit

JAMBIPRIMA.COM, TEBO – Temuan ratusan pabrik kelapa sawit (PKS) yang membeli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah menuai perhatian berbagai pihak. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengurangi pendapatan petani dan berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat di daerah penghasil sawit.

Pengamat ekonomi Jambi, Noviardi Ferzi, mengatakan praktik pembelian TBS di bawah harga acuan menunjukkan masih adanya persoalan dalam sistem tata niaga sawit yang perlu segera dibenahi.

Menurutnya, langkah pemerintah melalui Kementerian Pertanian yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar aturan merupakan upaya penting untuk melindungi kepentingan petani.

Ia menilai, di tengah tren penguatan harga crude palm oil (CPO) di pasar global, petani semestinya turut memperoleh manfaat dari kenaikan tersebut. Namun kenyataannya, masih terdapat petani yang menjual hasil panennya dengan harga di bawah ketentuan yang berlaku.

"Saat harga CPO meningkat, seharusnya dampak positifnya juga dirasakan petani. Jika harga TBS tetap rendah di tingkat lapangan, berarti masih ada persoalan dalam rantai perdagangan sawit yang harus diselesaikan," ujar Noviardi, Jumat (29/5/2026).

Noviardi menjelaskan, sektor perkebunan kelapa sawit memiliki peran besar dalam menopang perekonomian masyarakat, khususnya di Kabupaten Tebo yang menjadi salah satu daerah sentra sawit di Provinsi Jambi. Pendapatan dari hasil panen sawit selama ini menjadi sumber penghidupan utama banyak keluarga dan turut menggerakkan aktivitas ekonomi lainnya.

Menurutnya, uang yang diperoleh petani tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga berputar ke sektor perdagangan, jasa, transportasi, hingga usaha mikro yang berkembang di kawasan pedesaan.

Ia memperkirakan selisih harga TBS yang berkisar antara Rp50 hingga Rp300 per kilogram dapat menimbulkan kerugian cukup besar bagi petani jika berlangsung dalam jangka panjang. Dampaknya, daya beli masyarakat berpotensi menurun dan mempengaruhi aktivitas ekonomi daerah secara keseluruhan.

Selain itu, Noviardi menilai posisi petani swadaya masih relatif lemah dalam menentukan harga jual hasil panen. Di sejumlah wilayah, keterbatasan pilihan PKS membuat petani tidak memiliki banyak alternatif sehingga sering kali menerima harga yang lebih rendah.

Karena itu, ia mendukung langkah tegas pemerintah terhadap perusahaan yang terbukti melanggar aturan, termasuk pemberian sanksi hingga pencabutan izin usaha apabila diperlukan. Di sisi lain, ia juga mendorong peningkatan transparansi harga dan penguatan pola kemitraan yang lebih seimbang antara perusahaan dan petani.

Menurutnya, perbaikan tata niaga sawit yang berkeadilan akan memberikan manfaat luas, tidak hanya bagi petani tetapi juga bagi stabilitas ekonomi pedesaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil sawit. (Syh)