GMNI Guncang DPRD Jambi, Ivan Wirata: Saya Siap Pasang Badan untuk MBG Asal Zero Korupsi!

JAMBIPRIMA.COM, JAMBI – Aksi unjuk rasa yang digelar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jambi di Gedung DPRD Provinsi Jambi berlangsung dinamis namun tetap kondusif. Demonstrasi yang diwarnai penyampaian kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah itu akhirnya berujung pada dialog terbuka antara mahasiswa dengan unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi.

Dialog yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut menjadi ruang komunikasi yang terbuka antara wakil rakyat dan massa aksi. Suasana berlangsung hangat, penuh semangat demokrasi, serta diwarnai adu gagasan mengenai berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.

Pertemuan itu dihadiri langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah, Wakil Ketua I Ivan Wirata, Wakil Ketua II Samsul Riduan, serta Wakil Ketua III Rusli Kemal Siregar.

Dalam dialog tersebut, mahasiswa menyampaikan tujuh tuntutan yang berkaitan dengan berbagai kebijakan pemerintah. Pimpinan DPRD pun memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada massa aksi untuk menyampaikan aspirasi, kritik, serta berbagai masukan yang dinilai penting demi kepentingan masyarakat.

Salah satu perhatian utama dalam dialog itu adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program strategis nasional yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menjelaskan alasan dirinya memilih turun langsung menemui para demonstran sejak awal aksi berlangsung. Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah melihat kondisi di lapangan, terutama adanya kelompok emak-emak yang merupakan pekerja sekaligus penerima manfaat Program MBG yang juga ingin menyampaikan aspirasinya.

"Saya turun langsung karena melihat kondisi di lapangan. Ada masyarakat, termasuk ibu-ibu pekerja Program MBG, yang ingin menyampaikan pendapatnya. Sebagai wakil rakyat, sudah menjadi kewajiban kami mendengar seluruh aspirasi," ujar Ivan.

Sebagai kader Partai Golkar, Ivan menegaskan dirinya mendukung penuh seluruh program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis.

Menurutnya, MBG merupakan program yang sangat baik karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Program MBG ini pada dasarnya baik dan sangat mulia. Program ini menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan masa depan anak-anak Indonesia. Karena itu saya mendukung penuh pelaksanaannya," tegas Ivan.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa dukungan terhadap program tersebut harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang kuat agar pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan tujuan pemerintah.

Ivan menegaskan dirinya siap mengawal penuh Program MBG selama pelaksanaannya dilakukan secara profesional, transparan, bebas dari praktik korupsi maupun pemborosan anggaran.

"Saya siap pasang badan mendukung Program MBG selama dijalankan dengan prinsip zero korupsi, zero markup, serta efisiensi anggaran yang tidak mengurangi kualitas gizi makanan yang diterima masyarakat. Program ini harus terus dievaluasi secara berkala agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," tegasnya.

Ia juga menilai kritik yang disampaikan mahasiswa merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat. Menurutnya, kritik bukan untuk dijauhi, melainkan menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki kebijakan publik.

Sementara itu, Ketua DPC GMNI Jambi, Ludwig, menegaskan aksi yang dilakukan organisasinya sama sekali tidak dilandasi kebencian terhadap pimpinan DPRD maupun individu tertentu.

Ia bahkan menyebut tidak memiliki persoalan pribadi dengan Wakil Ketua DPRD Ivan Wirata yang belakangan dikenal publik dengan sebutan "Duta MBG".

"Bahkan kami tidak memiliki kebencian terhadap unsur pimpinan DPRD, termasuk Bang Ivan Wirata yang sering disebut sebagai Duta MBG. Kami hadir menjalankan fungsi organisasi sebagai sosial kontrol terhadap setiap kebijakan pemerintah. Itu merupakan tugas moral mahasiswa," ujar Ludwig.

Menurutnya, kritik yang disampaikan bertujuan memastikan seluruh kebijakan pemerintah berjalan secara transparan, akuntabel, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Organisasi TINDAK, Wiranto Manalu, turut menyampaikan aspirasinya. Ia menyoroti dugaan keberadaan dana siluman senilai Rp58 miliar dan meminta DPRD Provinsi Jambi memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.

Menurutnya, transparansi penggunaan anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Menanggapi berbagai aspirasi yang berkembang selama dialog, Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang telah menyampaikan pendapat secara tertib dan sesuai koridor demokrasi.

Ia memastikan seluruh aspirasi yang diterima DPRD akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

"Apa yang menjadi aspirasi adik-adik mahasiswa akan kami tampung. Selanjutnya akan kami bahas bersama seluruh anggota DPRD sesuai mekanisme dan tata tertib yang berlaku," kata Hafiz.

Senada dengan itu, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi Samsul Riduan menyatakan sikap kritis mahasiswa merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.

Menurutnya, mahasiswa memang harus memiliki keberanian mengawasi jalannya pemerintahan sebagai bentuk kontrol sosial.

"Saya sepakat bahwa mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan memang harus memiliki rasa curiga terhadap setiap kebijakan pemerintah. Itulah fungsi aksi moral dan aksi sosial yang dijalankan mahasiswa," ujarnya.

Namun, Samsul menjelaskan bahwa seluruh kewenangan DPRD, termasuk apabila muncul usulan penggunaan hak interpelasi maupun langkah politik lainnya, tidak bisa diputuskan hanya oleh unsur pimpinan DPRD.

Menurutnya, seluruh keputusan harus melalui pembahasan bersama seluruh anggota DPRD sesuai aturan yang berlaku.

"Semua harus dibahas secara internal bersama seluruh anggota DPRD. Tidak bisa diputuskan oleh kami berempat saja. Semua memiliki mekanisme yang harus dihormati," jelasnya.

Di penghujung dialog, pimpinan DPRD Provinsi Jambi memastikan tujuh tuntutan yang disampaikan GMNI akan menjadi perhatian serius lembaga legislatif. Seluruh aspirasi tersebut akan dipelajari, dibahas secara internal, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam itu akhirnya ditutup dalam suasana penuh keakraban. Meski diawali dengan aksi demonstrasi dan kritik tajam, dialog tersebut menunjukkan bahwa demokrasi dapat berjalan secara dewasa melalui komunikasi yang terbuka.

Perbedaan pandangan antara mahasiswa dan wakil rakyat justru menjadi ruang untuk saling mendengar, memperkuat fungsi pengawasan, serta memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. (DVD)