Gubernur Al Haris Beri Reward dan Punishment kepada OPD, SAKIP Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Senin, 27 Juli 2026 - 12:20:04 WIB - Dibaca: 98 kali

Gubernur Jambi Al Haris menyerahkan penghargaan kepada OPD berprestasi berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2026 di Auditorium Kantor Inspektorat Provinsi Jambi, Senin (27/7/2026).
Gubernur Jambi Al Haris menyerahkan penghargaan kepada OPD berprestasi berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2026 di Auditorium Kantor Inspektorat Provinsi Jambi, Senin (27/7/2026). (Rahim)

JAMBIPRIMA.COM, JAMBI – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. memberikan penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026. Kebijakan tersebut sebagai bentuk apresiasi bagi OPD dengan kinerja terbaik sekaligus menjadi motivasi bagi perangkat daerah yang masih perlu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Penyerahan reward dan punishment berlangsung di Auditorium Kantor Inspektorat Provinsi Jambi, Senin (27/7/2026) pagi, dipimpin langsung oleh Gubernur Al Haris.

Dalam arahannya, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa pemberian penghargaan dan sanksi bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan strategi untuk mendorong seluruh OPD terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Hari ini kami memberikan apresiasi kepada SKPD kami yang telah menyusun SAKIP dengan baik, ada peningkatan nilainya dan memahami ruang tugasnya. Tetapi kami juga memberikan punishment kepada yang nilainya tidak baik. Reward yang kita berikan ada hadiah pada mereka, bentuknya kegiatan," ujar Al Haris.

Ia menjelaskan, OPD yang berhasil meraih predikat terbaik tidak hanya menerima piagam penghargaan, tetapi juga mendapatkan tambahan dukungan anggaran kegiatan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang telah dicapai.

Menurut Al Haris, SAKIP merupakan sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan kinerja sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.

"SAKIP itu ibarat lampu penerang dalam bekerja. Kalau kita menguasai SAKIP, maka arah kerja menjadi jelas. Regulasi dipahami, tugas dan fungsi dikuasai, peran diketahui, serta tujuan organisasi menjadi lebih terarah," tegasnya.

Ia menambahkan, SAKIP menjadi rambu-rambu bagi setiap perangkat daerah agar bekerja secara terukur, transparan, dan akuntabel.

Gubernur berharap keberhasilan OPD yang menerima penghargaan dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi untuk semakin serius menyusun dan menjalankan SAKIP secara profesional.

Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Jambi, Agus Heriyanto, mengatakan evaluasi SAKIP saat ini mengalami perubahan mendasar. Penilaian tidak lagi hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi lebih menitikberatkan pada dampak nyata dari setiap program yang dijalankan.

"Evaluator sekarang lebih menekankan SAKIP yang berdampak. Mereka tidak lagi hanya melihat input, proses, dan output, tetapi sudah melihat outcome atau hasil yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat," katanya.

Agus menambahkan, keberhasilan Inspektorat Daerah meraih nilai SAKIP tertinggi menjadi bukti komitmen dalam mengawal program pembangunan agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi.

"SAKIP sekarang itu harus berdampak, berdampaknya terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Kita Pemerintah Provinsi Jambi, pertumbuhan ekonomi kita pada September 2025 yang menjadi dasar pelaporan SAKIP mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Ini menjadi modal awal, tinggal lagi dari sisi administrasi data yang dibutuhkan sesuai regulasi," pungkasnya.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2026, terdapat sembilan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang berhasil meraih predikat A dengan nilai tertinggi, yakni Dinas Kesehatan, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Biro Organisasi, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pendidikan, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. (Rhm)



Tags:


BERITA BERIKUTNYA