Buka Evaluasi SAKIP, Al Haris Tekankan Akuntabilitas Kinerja Harus Terus Meningkat

SIDAKPOST.ID, JAMBI – Gubernur Jambi Al Haris meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak lengah dalam menghadapi Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 yang dilaksanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Menurutnya, evaluasi tersebut menjadi momentum memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Hal itu disampaikan Al Haris saat membuka Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis (30/7/2026).

"Ini menjadi momen penting untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas," kata Al Haris.

Dalam arahannya, Al Haris menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus terus mengawal pelaksanaan program dan memanfaatkan dokumen perencanaan sebagai dasar pengukuran kinerja.

"Dalam SAKIP hanya ada dua pilihan, meningkat dan menjadi pemenang, atau menurun dan mengalami degradasi. Kita tidak boleh lengah. Meskipun dokumen perencanaan sudah lengkap, nilai akuntabilitas akan turun jika data dan dokumen tersebut tidak dimanfaatkan untuk pengukuran dan perbaikan kinerja," tegasnya.

Al Haris mengungkapkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Nilainya naik dari 64,08 pada 2021 menjadi 66,38 pada 2022, kemudian 67,21 pada 2023, 68,42 pada 2024, hingga mencapai 69,49 pada 2025.

Selain itu, sejumlah indikator makro daerah juga menunjukkan perkembangan positif, di antaranya pertumbuhan ekonomi 4,6 persen, tingkat kemiskinan 6,6 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,13, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,08 persen, serta pendapatan per kapita sebesar Rp92,79 juta.

Meski demikian, Al Haris mengakui laju peningkatan nilai SAKIP mulai melambat. Karena itu, ia meminta seluruh OPD memperkuat pengawalan program prioritas serta memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan kebijakan.

"Setiap program dan kegiatan harus dirancang tepat sasaran, memiliki indikator kinerja yang jelas, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara konkret," ujarnya.

Ia berharap hasil evaluasi dari Kementerian PAN-RB menjadi bahan perbaikan bagi Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan kinerja sehingga berdampak langsung terhadap pelayanan publik.

Sementara itu, Plt Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III Kementerian PAN-RB RI, Mita Hermawan, mengatakan Provinsi Jambi tahun ini masuk dalam wilayah binaan ASDEB Wilayah III setelah sebelumnya berada di bawah Wilayah I.

Menurut Mita, perubahan wilayah binaan dilakukan agar pengawasan dan evaluasi implementasi reformasi birokrasi juga menjangkau wilayah Sumatera.

"Tim evaluator dari Jakarta yang dipimpin Bapak Akbar hadir untuk melaksanakan evaluasi teknis. Kami berharap memperoleh paparan mengenai progres implementasi SAKIP yang telah dilakukan perangkat daerah berdasarkan capaian tahun sebelumnya," kata Mita.

Ia menjelaskan evaluasi tahunan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 20. Tim evaluator juga akan memperluas sampel evaluasi dari 10 menjadi sekitar 20 perangkat daerah agar memperoleh gambaran implementasi yang lebih komprehensif.

"Kegiatan ini diharapkan menghasilkan berbagai masukan dan rekomendasi untuk memperkuat implementasi akuntabilitas kinerja di Provinsi Jambi sehingga tujuan pembangunan daerah dapat dicapai secara lebih efektif," pungkasnya. (Rhm)