Jambi Dapat Tambahan 250 Bedah Rumah, DPRD Ingatkan Jangan Salah Sasaran

JAMBIPRIMA.COM, JAMBI – Tambahan 250 unit program bedah rumah yang diterima Provinsi Jambi dari pemerintah pusat menjadi angin segar bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.

Jika mengacu pada nilai anggaran yang disebut pemerintah pusat, tambahan kuota tersebut membawa kucuran dana sekitar Rp5 miliar. Artinya, program ini bukan sekadar penambahan jumlah unit rumah yang akan diperbaiki, tetapi juga menyangkut bagaimana uang negara benar-benar mampu mengubah kondisi kehidupan warga yang selama ini tinggal dalam keterbatasan.

Di tengah tambahan kuota tersebut, DPRD Provinsi Jambi justru mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terjebak pada persoalan administratif semata. Ketepatan sasaran menjadi persoalan utama yang harus dipastikan sejak awal.

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz Fattah, meminta pemerintah tidak hanya mengejar target penyerapan anggaran maupun jumlah rumah yang berhasil diselesaikan.

Menurutnya, keberhasilan program bedah rumah seharusnya diukur dari seberapa tepat bantuan tersebut diberikan kepada keluarga yang memang membutuhkan.

"Kami sangat berharap kepada pemerintah agar penempatan 250 unit bantuan bedah rumah ini benar-benar berasaskan keadilan dan kebutuhan nyata di lapangan," tuturnya, Jumat (28/8/2026).

Bukan Sekadar Rumah Reyot

Persoalan rumah tidak layak huni tidak selalu dapat dilihat hanya dari kondisi fisik bangunan.

Rumah dengan dinding rapuh, atap bocor atau lantai yang tidak memadai memang menjadi indikator penting. Namun, di balik bangunan tersebut terdapat persoalan ekonomi keluarga yang harus menjadi bagian dari proses penentuan penerima bantuan.

Karena itu, Hafiz mendorong instansi terkait melakukan pemetaan secara lebih serius. Data penerima tidak boleh hanya bersumber dari daftar lama yang kemudian diperbarui di atas meja.

Petugas, kata dia, perlu turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya di tengah masyarakat, termasuk kondisi sosial dan kemampuan ekonomi calon penerima.

Langkah tersebut penting untuk mencegah bantuan justru diberikan kepada warga yang secara kondisi ekonomi relatif mampu, sementara keluarga yang benar-benar berada dalam himpitan ekonomi masih terlewat.

"Jangan hanya melihat data di atas kertas. Harus turun ke lapangan dan melihat kondisi masyarakat secara langsung," tegasnya.

Kuota Tambahan Jadi Ujian Transparansi

Tambahan 250 unit untuk Jambi juga memiliki arti khusus. Kuota tersebut merupakan tambahan di luar alokasi reguler, sehingga menjadi kesempatan sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah.

Dengan nilai anggaran yang ditaksir mencapai Rp5 miliar, setiap proses mulai dari pendataan, verifikasi, penetapan penerima hingga pelaksanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan.

DPRD melihat transparansi menjadi bagian penting agar program tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Sebab, semakin besar nilai bantuan dan semakin terbatas jumlah penerimanya, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan proses seleksi dilakukan secara objektif.

Jangan sampai tambahan kuota yang seharusnya menjadi solusi bagi keluarga miskin justru menimbulkan kecemburuan sosial karena persoalan penetapan penerima.

DPRD Siapkan Pengawasan dari Hulu ke Hilir

Hafiz memastikan DPRD Provinsi Jambi akan ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut.

Pengawasan tidak hanya diarahkan pada hasil akhir berupa rumah yang selesai dibedah. Proses awal berupa pendataan dan verifikasi penerima juga menjadi titik penting yang harus diperhatikan.

DPRD ingin memastikan bantuan pemerintah pusat benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Bagi keluarga yang tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak, program bedah rumah bukan sekadar pembangunan fisik. Rumah yang lebih aman berarti perlindungan bagi anak-anak, orang tua, serta anggota keluarga lainnya dari ancaman atap roboh, kebocoran ketika hujan, maupun kondisi lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat.

Karena itu, tambahan 250 kuota tersebut seharusnya tidak berhenti pada angka 250 rumah yang selesai direnovasi.

Ukuran keberhasilannya adalah apakah 250 keluarga penerima benar-benar merupakan mereka yang paling membutuhkan dan apakah setelah program selesai, mereka memperoleh tempat tinggal yang lebih aman dan layak.

Dari sinilah tantangan pemerintah daerah dimulai.

Dengan anggaran sekitar Rp5 miliar dan kuota yang terbatas, akurasi data menjadi kunci. Setiap rumah yang dibedah harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administrasi.

Momentum tambahan kuota ini pada akhirnya menjadi ujian bagi pemerintah Jambi: apakah bantuan pusat mampu dikawal secara transparan, adil dan tepat sasaran hingga benar-benar sampai kepada keluarga yang selama ini hidup di bawah atap yang tidak layak. (Rhm)