PERMAHI Jambi Soroti Tantangan Koperasi Merah Putih

JAMBIPRIMA.COM, JAMBI – Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI) Jambi menggelar seminar implementasi Asta Cita Presiden RI dalam mendukung Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kegiatan berlangsung di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota Jambi, Jumat (4/9/2026).

Seminar tersebut diikuti sekitar 150 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Jambi. Sejumlah narasumber dari pemerintah daerah, Kejaksaan Tinggi Jambi, Dinas Koperasi dan UKM, Kesbangpol, Kodim 0415/Jambi, Asosiasi KDKMP serta stakeholder terkait turut hadir.

Ketua DPC PERMAHI Jambi, Roland Pramudiansyah, mengatakan pelaksanaan KDKMP masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan lahan, status aset, kesiapan sumber daya manusia hingga tata kelola koperasi.

Menurut Roland, keberhasilan koperasi tidak cukup hanya dilihat dari pembentukan badan hukum dan pembangunan fisik. Koperasi juga harus mampu menjalankan usaha secara mandiri dan berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Umum DPN PERMAHI, Azhar Sidiq S, menyebut mahasiswa hukum memiliki peran dalam mengawal program tersebut, terutama melalui edukasi dan pendampingan hukum.

"Mahasiswa hukum dapat mengambil peran melalui edukasi hukum perkoperasian, pendampingan penyusunan AD/ART, perjanjian kerja sama, konsultasi hukum, hingga penguatan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip tata kelola yang baik," katanya.

Ketua DPW Asosiasi KDKMP Provinsi Jambi, M. Chudori, menyampaikan pembangunan KDKMP di Jambi ditargetkan mencapai 1.548 titik. Per 20 Agustus 2026, sebanyak 717 titik masih dalam proses pembangunan dan 325 gerai telah selesai 100 persen.

Ia menilai tantangan utama KDKMP kini adalah memastikan koperasi dapat beroperasi, memiliki anggota aktif, menghasilkan manfaat ekonomi dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari Kejaksaan Tinggi Jambi, Kepala Seksi II Bidang Intelijen, Ridwan Joni, menekankan pentingnya pencegahan penyimpangan sejak tahap perencanaan. Ia juga mendorong mahasiswa hukum ikut mengawasi program strategis pemerintah.

"Kami mendorong mahasiswa hukum, termasuk PERMAHI, menjadi mitra kritis dalam melakukan pengawasan terhadap indikasi awal penyimpangan anggaran publik serta memberikan edukasi hukum kepada masyarakat," ungkapnya. (Rhm)