Pusakademia-Polda Jambi Bahas Penguatan Hak Sipil-Politik dan Supremasi Sipil

JAMBIPRIMA.COM, JAMBI – Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan (Pusakademia) bekerja sama dengan Polda Jambi menggelar Focus Group Discussion (FGD) seri ke-4 tahun 2026. Forum tersebut membahas penguatan hak sipil dan politik (SIPOL), supremasi sipil, serta mekanisme checks and balances dalam kehidupan demokrasi.

FGD bertema “Memperkuat Hak Sipil dan Politik (SIPOL): Meneguhkan Supremasi Sipil dan Checks and Balances” itu digelar di Hotel Ratu Duo, Kota Jambi, Kamis (10/9/2026). Kegiatan diikuti sekitar 45 peserta dari berbagai unsur masyarakat.

Direktur Pusakademia, Dr. Mochammad Farisi, LL.M., mengatakan kualitas demokrasi tidak cukup hanya dilihat dari pelaksanaan pemilu. Menurutnya, demokrasi juga harus diukur dari sejauh mana hak sipil dan politik masyarakat mendapat perlindungan serta ruang partisipasi publik terus diperkuat.

“Demokrasi yang kuat membutuhkan hak sipil dan politik yang terlindungi, partisipasi masyarakat yang bermakna, serta mekanisme checks and balances yang berjalan sehat. Karena itu, dialog lintas elemen seperti ini penting untuk membangun demokrasi yang semakin substantif dan berkeadaban,” ujar Farisi dalam sambutannya.

Sementara itu, Direktur Intelkam Polda Jambi Kombes Pol Yuli Haryudo, S.E., menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kehidupan demokrasi.

Dia mengatakan perbedaan pandangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Namun, perbedaan tersebut harus dikelola melalui cara-cara yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan konstitusi.

“Perbedaan pandangan merupakan bagian dari demokrasi. Yang penting adalah bagaimana perbedaan tersebut dikelola melalui dialog, penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia, serta mekanisme demokratis dan konstitusional,” kata Yuli.

Hadirkan Perspektif Politik, HAM dan Masyarakat Sipil

FGD tersebut menghadirkan tiga narasumber dari latar belakang berbeda. Mereka yakni Anggota DPRD Provinsi Jambi Ahmad Jahfar, S.H., Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jambi Sukiman, S.H., M.H., serta Dosen UIN STS Jambi sekaligus KOPIPEDE Provinsi Jambi Bahren Nurdin, S.S., MA.

Diskusi dimoderatori langsung oleh Mochammad Farisi yang juga merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi sekaligus Direktur Pusakademia.

Peserta FGD berasal dari beragam unsur, mulai dari pemerintah, partai politik, media, perguruan tinggi, organisasi perempuan, mahasiswa, akademisi hingga organisasi kemasyarakatan.

Keterlibatan masyarakat sipil juga terlihat dari kehadiran perwakilan organisasi disabilitas, seperti Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI). Sejumlah organisasi perempuan turut hadir, di antaranya Wanita Penulis Indonesia (WPI), Koalisi Perempuan Indonesia, PGAD UIN STS Jambi dan Fatayat NU Provinsi Jambi.

Dari unsur politik, peserta berasal dari sejumlah partai, yakni PAN, Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, Demokrat, PPP, NasDem, PKS serta Partai Gerakan Rakyat Jambi.

Sementara kalangan generasi muda diwakili pimpinan BEM dari berbagai perguruan tinggi serta mahasiswa Universitas Jambi dan UIN STS Jambi.

Melalui FGD tersebut, Pusakademia bersama Polda Jambi mendorong agar ruang dialog lintas sektor terus dikembangkan. Dialog dinilai menjadi salah satu upaya untuk memperkuat demokrasi yang partisipatif, inklusif, menjunjung supremasi sipil, serta berkeadaban di Provinsi Jambi. (Syh)