Hilirisasi Sawit Tak Sekadar Bangun PKS, Akademisi UIN Jambi Ungkap Alasannya

JAMBIPRIMA.COM, JAMBI – Rencana moratorium pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) di Provinsi Jambi dinilai tidak bisa langsung dianggap bertentangan dengan program hilirisasi pemerintah. Kebijakan tersebut dinilai perlu didasarkan pada data dan kebutuhan kapasitas pengolahan sawit di setiap daerah.

Akademisi UIN Sultan Thaha Saifuddin (STS) Jambi, Yulfi Alfikri Noer, S.IP., M.AP., mengatakan banyaknya produksi sawit tidak otomatis berarti Jambi membutuhkan lebih banyak PKS.

Menurutnya, pemerintah perlu melihat terlebih dahulu jumlah PKS yang sudah beroperasi, kapasitas pengolahan, tingkat pemanfaatannya serta sebaran pabrik terhadap sentra perkebunan sawit.

"Pertanyaannya bukan hanya berapa besar produksi sawit Jambi, tetapi apakah kapasitas PKS yang ada sudah mencukupi dan apakah masih ada wilayah yang kekurangan kapasitas pengolahan," kata Yulfi.

Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi dalam Provinsi Jambi Dalam Angka 2026, luas perkebunan kelapa sawit Jambi pada 2024 mencapai sekitar 1,13 juta hektare dengan produksi sekitar 2,49 juta ton.

Sementara itu, data Kementerian Pertanian mencatat terdapat 80 PKS di Jambi dengan kapasitas terpasang sekitar 3.206 ton TBS per jam.

Yulfi mengatakan data tersebut perlu dibaca secara menyeluruh. Sebab, persoalan industri sawit di setiap kabupaten bisa berbeda. Ada daerah yang mungkin kekurangan kapasitas pengolahan, tetapi ada pula daerah yang kapasitas pabriknya sudah cukup.

Hal itu, menurutnya, juga menjadi alasan pemerintah perlu melakukan pendataan sebelum menetapkan kebijakan moratorium.

Ia menyinggung Surat Gubernur Jambi Nomor 1637/DISBUN-3/VII/2026 yang meminta data PKS kepada delapan kabupaten. Menurut Yulfi, langkah tersebut belum bisa dimaknai sebagai upaya pemerintah menutup investasi.

"Pengumpulan data itu justru diperlukan untuk melihat kondisi industri sebelum mengambil keputusan. Jadi, belum tepat kalau proses tersebut langsung disebut sebagai bukti pemerintah menutup investasi," ujarnya.

Yulfi menilai jika nantinya suatu daerah memang kekurangan kapasitas pengolahan, pembangunan PKS baru tetap diperlukan. Namun, jika persoalannya adalah distribusi pabrik, infrastruktur atau rendahnya pemanfaatan kapasitas, penambahan PKS belum tentu menjadi solusi.

"Kalau memang kekurangan kapasitas, investasi PKS baru tentu diperlukan. Tetapi kalau masalahnya distribusi dan efisiensi, membangun pabrik baru belum tentu menyelesaikan persoalan," katanya.

Ia juga meminta pemerintah tetap memperhatikan kepentingan petani sawit. Menurutnya, jarak angkut TBS dan biaya transportasi memang berpengaruh terhadap pendapatan petani, tetapi persoalan tersebut tidak hanya ditentukan oleh jumlah PKS.

Kondisi jalan produksi, pola pengumpulan TBS, tata niaga dan kemitraan juga ikut menentukan biaya yang harus ditanggung petani.

"Keberpihakan kepada petani tidak cukup hanya dengan memperbanyak pabrik. Produktivitas kebun, peremajaan, infrastruktur, pembiayaan dan kepastian pasar juga harus diperkuat," tuturnya.

Yulfi juga mengingatkan pemerintah untuk memperhitungkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Peningkatan produktivitas kebun melalui PSR berpotensi meningkatkan produksi sawit dalam beberapa tahun ke depan.

Karena itu, kebutuhan PKS sebaiknya dihitung untuk jangka panjang, bukan hanya berdasarkan produksi saat ini.

Ia mengusulkan pemerintah membuat neraca kapasitas industri sawit yang memuat jumlah PKS, kapasitas, tingkat pemanfaatan, lokasi pabrik, produksi sawit, hingga biaya logistik.

Dari data tersebut, pemerintah dapat menentukan wilayah mana yang membutuhkan investasi PKS baru dan wilayah mana yang belum memerlukannya.

Menurut Yulfi, hilirisasi sawit juga tidak cukup hanya dengan menambah jumlah PKS. Pengolahan TBS menjadi CPO merupakan bagian dari rantai pengolahan, sementara nilai tambah yang lebih besar perlu didorong melalui industri lanjutan.

"Hilirisasi bukan soal berapa banyak pabrik yang berdiri. Yang lebih penting adalah seberapa besar nilai tambah yang bisa diciptakan dari setiap ton sawit yang dihasilkan Jambi," pungkasnya. (rhm)