JAMBIPRIMA.COM, JAMBI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin menjalin kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi dalam rangka memperkuat sinergi di bidang pelayanan hukum, pembangunan hukum, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kerja sama tersebut dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani Wakil Bupati Merangin H A Khafid mewakili Bupati Merangin H M Syukur bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi Janson Siagian.
Penandatanganan berlangsung di Auditorium Swiss-Bell Hotel Jambi, Kamis (24/9/2026). Kegiatan tersebut turut diikuti pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi yang juga melakukan penandatanganan kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi.
Wabup Merangin H A Khafid mengatakan kerja sama tersebut diharapkan menjadi dasar penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan serta pembangunan hukum.
"Alhamdulillah kesepakatan kerjasama ini telah kita tandatangani bersama kedua belah pihak. Kita harapkan nanti akan terjadi sinergi yang baik antara Pemkab Merangin dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi," ujar Wabup H A Khafid.
Acara tersebut turut disaksikan Wakil Gubernur Jambi H Abdul Sani, unsur Forkopimda Provinsi Jambi, serta jajaran pejabat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi.
Dari Pemkab Merangin, hadir Asisten I Setda Merangin Sukoso, Kepala Balitbang Kiki, Kabag Hukum Setda Merangin Alexander, dan Kabag Kerja Sama Setda Merangin Iwan Indrawan.
Selain penandatanganan MoU, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan peluncuran program Ekosistem Kekayaan Intelektual atau IP Ecosystem di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi. (sab)
59 Tiang Listrik Menuju Sungai Bengkal Barat, Heri Yansah Apresiasi Cek Endra!
Cek Endra Tegaskan Golkar Jambi Solid dan Satu Barisan di Bawah Kepemimpinan Bahlil Lahadalia
Kades Kunangan Diperiksa Polisi, Giliran PT Olindo Pekan Depan!
Stok Blanko KTP di Tebo Tersisa 4.600 Keping, Dukcapil Dapat Hibah 6 Ribu
Tahun 2027, Penerima Bansos Wajib Terdaftar di Portal Perlinsos, IKD Jadi Syarat
Warga Tebo Diminta Aktifkan IKD, Layanan Adminduk Kini Cukup Lewat HP
BPJS Kesehatan Ubah Pola Layanan Jantung, Tak Lagi Sekadar Hitung Jumlah Tindakan