Ivan Wirata Ingatkan Jambi Belum Aman dari Karhutla, Luas Kebakaran Capai 5.322 Hektare

Selasa, 17 November 2026 - 12:56:10 WIB - Dibaca: 23 kali

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata. Foto: Tania
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata. Foto: Tania ()

JAMBIPRIMA.COM, JAMBI – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, mengingatkan pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait agar tidak lengah dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), meskipun jumlah titik panas atau hotspot harian di Provinsi Jambi mulai mengalami penurunan.

Berdasarkan data penanganan Karhutla hingga 15 November 2026, estimasi luas hutan dan lahan yang terbakar di Provinsi Jambi telah mencapai 5.322,81 hektare. Sementara itu, akumulasi hotspot sejak 1 Januari hingga 14 November 2026 tercatat sebanyak 19.358 titik.

Saat dikonfirmasi awak media, Selasa (17/11/2026), Ivan mengatakan penurunan hotspot harian belum bisa dijadikan indikator bahwa ancaman Karhutla telah berakhir. Terlebih, proses pendinginan masih berlangsung di sejumlah lokasi dan beberapa wilayah masih masuk kategori mudah hingga sangat mudah terbakar.

"Hotspot harian memang turun dan pada 14 November hanya dilaporkan satu titik di Kabupaten Tebo. Namun, pendinginan masih berlangsung di sejumlah lokasi dan beberapa wilayah masih berada dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Karena itu, kewaspadaan belum boleh diturunkan terlalu cepat," kata Ivan.

Dari data sebaran kebakaran, Kabupaten Batanghari menjadi daerah dengan luas lahan terbakar terbesar, yakni 1.486,98 hektare. Disusul Kabupaten Sarolangun seluas 958,25 hektare dan Tanjung Jabung Timur mencapai 874,62 hektare.

Ketiga daerah tersebut menyumbang sekitar 62,4 persen dari total estimasi luas lahan terbakar di Provinsi Jambi.

Sementara itu, wilayah lainnya meliputi Tanjung Jabung Barat 674,75 hektare, Muaro Jambi 652,70 hektare, Tebo 522,27 hektare, Bungo 86,75 hektare, Merangin 56,50 hektare, dan Kota Jambi 10 hektare.

Ivan juga meminta agar dilakukan rekonsiliasi terhadap data luasan kebakaran. Pasalnya, terdapat selisih kecil antara total laporan sebesar 5.322,81 hektare dengan hasil penjumlahan rincian kabupaten/kota sebesar 5.322,82 hektare.

Menurutnya, konsistensi data menjadi bagian penting dalam pengawasan penanganan Karhutla, sehingga seluruh informasi harus didukung koordinat, metode pengukuran, serta waktu pembaruan yang jelas.

"Selisihnya memang hanya 0,01 hektare dan mungkin disebabkan pembulatan. Namun, dalam tata kelola pengawasan, seluruh data tetap harus konsisten, memiliki koordinat, metode pengukuran, dan waktu pembaruan yang jelas," ujarnya.

Hotspot Harus Diverifikasi di Lapangan

Selain luas kebakaran, Ivan juga menyoroti tingginya akumulasi hotspot di sejumlah daerah. Tanjung Jabung Timur tercatat sebagai wilayah dengan hotspot tertinggi sebanyak 5.810 titik, disusul Muaro Jambi 4.394 titik dan Sarolangun 2.417 titik.

Ketiga daerah tersebut menyumbang sekitar 65,2 persen dari keseluruhan hotspot di Provinsi Jambi.

Ia menegaskan, hotspot merupakan indikasi awal yang terdeteksi melalui pemantauan satelit dan tidak bisa langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran maupun luas lahan yang terbakar.

Karena itu, setiap titik panas harus diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan dengan mencocokkan waktu kejadian, koordinat, tingkat kepercayaan satelit, batas administrasi, kawasan hutan hingga wilayah konsesi.

Demobilisasi Armada Jangan Terburu-buru

Ivan juga menyoroti proses pendinginan yang masih berlangsung pada 15 November 2026 di sejumlah lokasi, di antaranya Tahura Desa Seponjen dan Tahura Desa Tanjung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, serta kawasan Taman Nasional Berbak, Desa Sungai Sayang, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Di sisi lain, sejumlah armada udara mulai dipersiapkan untuk kembali ke pangkalan. Menurut Ivan, proses demobilisasi harus dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi kondisi lapangan.

Ia meminta agar armada baru ditarik setelah lokasi benar-benar dinyatakan aman, bebas api dan asap minimal 72 jam, serta melalui pemeriksaan menggunakan perangkat termal.

Selain itu, kesiapan tim darat dan sumber air harus tetap dipastikan, termasuk tersedianya skema mobilisasi ulang apabila kebakaran kembali muncul.

Ivan mengingatkan bahwa hujan ringan hingga sedang memang dapat membantu proses pemadaman, tetapi belum tentu mampu mematikan bara api di lapisan gambut. Faktor angin juga harus menjadi perhatian karena berpotensi mempercepat penyebaran api.

ISPU Muaro Jambi Masuk Kategori Tidak Sehat

Dari sisi kualitas udara, kondisi di Provinsi Jambi juga masih membutuhkan perhatian. Berdasarkan data yang disampaikan, Muaro Jambi mencatat Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sebesar 119 atau masuk kategori tidak sehat.

Sementara itu, Kota Jambi berada pada angka 52 atau kategori sedang, Kabupaten Tebo 55 atau sedang, dan Tanjung Jabung Timur 40 atau kategori baik.

Rekapitulasi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi juga mencatat sebanyak 5.858 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada minggu ke-44. Kota Jambi menjadi wilayah dengan kasus tertinggi, yakni 1.558 kasus atau sekitar 26,6 persen dari total kasus di Provinsi Jambi.

Meski jumlah tersebut mengalami penurunan sebanyak 375 kasus atau sekitar enam persen dibandingkan minggu sebelumnya, Ivan meminta pemerintah tidak mengurangi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Ia menekankan pentingnya memastikan ketersediaan obat-obatan, masker, oksigen, serta tenaga kesehatan. Perlindungan khusus juga harus diberikan kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita asma, dan petugas lapangan.

Enam Prioritas Pengawasan DPRD dan Pansus Karhutla

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Ivan menyebut terdapat enam agenda yang perlu menjadi perhatian DPRD Provinsi Jambi bersama Panitia Khusus (Pansus) Karhutla.

Enam agenda tersebut meliputi rekonsiliasi data hotspot, luas lahan terbakar dan koordinat kejadian; audit kegiatan pendinginan, sumber air dan tata kelola lahan gambut; evaluasi kesiapan serta alasan demobilisasi armada udara; penanganan ISPU dan perlindungan kelompok rentan; penelusuran penggunaan anggaran hingga hasil di lapangan; serta pemantauan perkembangan hukum setiap perkara Karhutla.

Ia menegaskan seluruh proses penanganan harus dilakukan secara terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam keterangannya, Ivan kembali menekankan pentingnya ketepatan data dan tanggung jawab seluruh pihak dalam pengawasan Karhutla di Provinsi Jambi.

"Prinsip pengawasan harus jelas: satu kejadian, satu koordinat, satu data, satu penanggung jawab, dan seluruh proses dapat diaudit," ujar Ivan.

Ia juga mengingatkan bahwa membaiknya kualitas udara belum berarti seluruh risiko Karhutla telah berakhir. Pemerintah bersama Satgas harus memastikan bara api benar-benar padam, data akurat, masyarakat terlindungi, penggunaan anggaran tepat sasaran, serta proses hukum berjalan hingga tuntas.

"Jambi Mantap harus diwujudkan melalui kerja terukur, transparan dan bertanggung jawab agar Jambi benar-benar bebas asap," pungkas Ivan Wirata. (tdr)





BERITA BERIKUTNYA