Jokowi Berpotensi tak Bisa Maju sebagai Capres

Jakarta - Perubahan peta koalisi jelang Pilpres 2019 mungkin saja terjadi bila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan soal ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) menjadi nol persen.

Jika itu terjadi, Partai Golkar pun belum tentu mendukung Joko Widodo.

Kemungkinan ini disampaikan pengamat politik Hendri Satrio, saat berbincang dengan JPNN bila MK mengabulkan permohonan judicial review Pasal 222 Undang-undang 17 Tahun 2017 tentang Pemilu, di Jakarta pada Jumat (22/6).

Pendiri lembaga survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) ini berpendapat bila PT nol persen, Jokowi bisa tidak mendapatkan kendaraan politik di Pilpres 2019 karena dia bukan elite politik partai.

Apalagi kalau elektabilitasnya terus menurun, maka parpol akan cenderung mengusung kadernya sendiri. Termasuk PDIP.

Sebab, sebagai kader partai berlambang banteng moncong putih, suami Iriana justru itu lebih sering dan terlihat nyaman bersama Golkar. Itu jelas bikin PDIP tidak nyaman.

"Kemudian apakah Golkar pasti akan mengusung Jokowi kalau kemudian nol persen? Belum tentu juga. Golkar kan pasti akan melihat apa yang terjadi dengan PDIP, sebagai kader PDIP Jokowi kan lebih nyaman bersama Golkar, kan itu untuk parpol bukan suatu preseden yang bagus juga," ucap Hendri.

Kendati demikian, pengajar di Universitas Paramadina ini menilai ada satu partai yang mungkin konsisten di barisan pendukung Jokowi, yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menurutnya tidak punya apa-apa.

"Mereka enggak punya kader, mereka enggak punya calon, garis politiknya juga lebih ke perusahaan swasta. Ya calon satu-satunya nebeng nama besar Jokowi lah," tambah Hendri. (***)