Jambione.com, JAMBI - Bawaslu RI merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk seluruh daerah yang menyelenggara Pilkada serentak 2020. Secara mengejutkan, Pilgub Jambi 2020 masuk 4 besar nasional dengan tingkat kerawanan tertinggi.
Dari sembilan provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur, Provinsi Sulawesi Utara adalah daerah dengan skor kerawanan tertinggi. Yaitu mencapai 86,42. Delapan provinsi lainnya berturut-turut: Sulawesi tengah (81,05), Sumatera Barat (80,86), Jambi (73,69), Bengkulu (72,08), Kalimantan Tengah (70,08), Kalimantan Selatan (69,70), Kepulauan Riau (67,43), dan Kalimantan Utara (62,87).
Sementara untuk Pilkada kabupaten/kota, Kabupaten Manokwari, Papua Barat adalah daerah dengan skor dan level tertinggi tingkat kerawanannya dengan skor 80,89. Kabupaten lain dengan skor kerawanan tertinggi adalah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (80,89); Kota Makassar, Sulawesi Selatan (78,01); Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (74,94); Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah (72,48); Kabupaten Sula, Maluku Utara (71,45).
Berikutnya Kota Sungai Penuh, Jambi masuk delapan besar dengan skor 70,63. DIsusul Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara (70,62); Kabupaten Pasangkayu, Sulbar (70,20); Kota Tomohon, Sulawesi Utara (66,89); Kota Ternate, Maluku Utara (66,25); Kabupaten Serang, Banten (66,04); Kabupaten Kendal, Jawa Tengah (65,03); Kabupaten Sambas dan Kalimantan Barat (64,53).
Dengan skor rata-rata kerawanan setiap dimensi sebesar 51,65, kerawanan pilkada kabupaten/kota paling tinggi ada pada dimensi partisipasi politik dengan skor 64,09 yang berarti termasuk dalam kategori rawan tinggi level 6.
Terkait hal itu, Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Fahrul Rozi, bersama Anggota Bawaslu Provinsi Jambi lainnya Wein Arifin dan Afrizal memaparkan IKP pada Pilkada Provinsi dan lima Kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Menurut Fahrul Rozi mengatakan, ada empat demensi yang menyebabkan Sungai Penuh paling rawan. Salah satunya yakni konteks sosial politik yang sub demensinya adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Sungai Penuh itu demensi sosial politiknya paling tinggi adalah netralitas ASN. Ini indikator paling dominan,” kata Kordiv Pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi ini saat konferensi pers di kantor Bawaslu Provinsi Jambi, kemarin.
Kemudian ada pemberian uang dan jasa kepada pemilih. Termasuk kemungkinan adanya perubahan hasil rekapitulasi di tingkat PPS hingga PPK. “Dimensi sosial politik itu ada 15 poin. Ini yang menyebabkan Sungai Penuh paling rawan di Sumatera,” ujarnya.
Lalu Kabupaten Bungo masuk pada peringkat 212 dengan level 3, Kabupaten Tanjung Jabung Timur peringkat 218 masuk pada level 3, Tanjung Jabung Barat peringkat 91 dengan level 4 dan Kabupaten Batanghari pada level 94 masuk pada level 4. ‘’Semua kategori ini adalah rendah,” kata pria yang biasa dipanggil Paul ini.
Selain itu, dia juga menegaskan bahwa IKP ini mengacu kepada proses pelaksanaan pilkada serentak sebelumnya. Catatan ini tidak masuk pada proses pelaksanaan Pemilu 2019, dan IKP ini merupakan upaya pencegahan yang akan dilakukan oleh Bawaslu dalam pelaksanaan Pilkada 2020.(fey)
