Awas! Cukong Dibalik Kandidat

Jambione.com, JAMBI – Kapada masyarakat Jambi, khususnya para pemilih yang daerahnya menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 dihimbau untuk hati hati memilih kandidat. Jangan tergiur dengan janji janji manis. Tapi lihatlah latar belakang dan track record si kandidat. Karena bukan tidak mungkin, si kandidat itu dikendalikan oleh para cukong alias pemodal yang ikut ‘bermain’ untuk mengeruk keuntungan usai pilkada.

Kehadiran pemodal atau cukong di tiap suksesi pesta demokrasi sudah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan besarnya cost yang dikeluarkan oleh para kandidat. Baik untuk sosialisasi maupun untuk mendapatkan ‘perahu’ partai politik.

Munculnya fenomena cukong dalam pilkada ini mengemuka dalam diskusi  publik dengan tema “Peran Media Mewujudkan Pilkada 2020 Berintegritas” yang digelar Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KOPIPEDE) Provinsi Jambi bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jambi, Sabtu (7/7). Ini bukan hanya isu, tapi berdasarkan survei yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisioner KPU Provinsi Jambi Apnizal mengungkapkan, dari hasil survei yang dilakukan Komisi Pemberantasan (KPK), setiap pilkada selalu ada cukong atau pemodal yang ikut bermain. Mereka sebagai penyandang dana bagi salah satu atau semua kandidat (main duo kaki) dengan tujuan untuk menguasai si kandidat setelah menang dalam pertarungan.

‘’ Ini bukan kata saya ya. Tapi hasil survei yang dilakukan KPK  sejak pemilihan kepala daerah dilakukan secara serentak. Hasil survey ini bisa di cek di Web KPK. Lengkap penjelasannya di sana,’’ kata Apnizal. 

Berdasarkan survey itu, lanjut dia, tujuan para cukong ini ikut bermain ada empat. Diantaranya untuk menguasai perizinan (sumber daya alam), jabatan, dan menempatkian orang orangnya di BUMN. ‘’ Kalau yang satu lagi, tau sendiri lah,’’ ujarnya. Mungkin yang dimaksud adalah untuk menguasai proyek proyek yang dianggarkan di APBD dan BUMN.

Adanya cukong itu juga bisa dilihat dari latar kandidat yang maju. Bisa dilihat dari laporan LHKPN kandidat. Jika si harta kekayaannya yang hanya hitungan miliar atau puluhan miliar, tapi bisa membentuk tim yang besar dan kampaye yang luar biasa. Itu peklu dipertanyakan. Karena semua orang tahu biaya politik sejak awal pencalonan hingga kampanye butuh dana sangat besar. ‘’ Kalau ada kandidat yang seperti itu di Pilkada serentak 2020 ini, perlu dipertanyakan dari mana dana kandidat tersebut,’’ Apnizar.

Di sinilah, menurut dia, peran media mengingatkan dan mendidik masyarakat agar tidak salah pilih pemimpin. ‘’ Peran media sangat besar memberi informasi yang berkualitas kepada masyarakat. Sehingga mereka tidak asal pilih pemimpin,’’ pungkasnya.

Bahren Nurdin, Direktur Pusakademia yang juga jadi pembicara dalam disukusi tersebut tidak menampik kemungkinan adanya cukong yang bermain dalam setiap pilkada. Namun, menurut dia keberadaan para cukong itu sulit dibuktikan karena perlu penelusuran lebih intensif. ‘’ Ini bisa terjadi. Tapi perlu penelusuran mendalam. Inikan ibarat (maaf) kentut, bisa tercium (rasa), tapi tidak bisa diraba,’’ katanya.

Adanya para cukong ini dibenarkan oleh beberapa mantan calon yang pernah ikut bertarung di Pilkada. Padli Sudria salah satunya. Mantan bakal calon bupati Kerinci pada Pilbup 2018 lalu inti mengatakan pengaruh pemilk modal itu tergantung daerah. Khusus Pilkada di Kabupaten Kerinci, kehadiran pemilik modal tidak berpengaruh signifikan.

‘’ Pengaruh pemilk modal itu tergantung daerah. Ketika bicara Kerinci, cukong tidak perlu. Karena karakteristik daerah itu berbeda dengan yang lain. Kerinci kental dengan adat, budaya dan kultur,’’ kata Anggota DPRD Provinsi Jambi ini.

"Mungkin di daerah lain pengaruh cukong itu besar. Bagaimanapun eksekusi akhir itu ada eksekutor, itulah yang dikatakan cukong. Tapi itu persentasenya ada di angka 30-40 persen. 60 persen lebih ke pendekatan kandidat kepada konstituen, itu lah yang dinamakan elaktabilitas," ungkapnya.

Menurut dia, Kerinci sangat unik.  Karena setiap pematang bukit ada harimaunya yang masing-masing punya potensi besar memenangkan kandidatnya. Tidak perlu cukong. "Itu lah orang adat, baik di mudik maupun di hilir Kabupaten Kerinci," jelasnya.

Kerinci, kata dia, pemilihnya idealis yang tradisionil. Bukan komersil. Pemilih di Kerinci juga bukan pemilih rasional yang melihat rekam jejak kandidat. Tapi memilih karena kedekatan emosional dan kekeluargaan. "Selagi ada orang Kerinci, maka mereka tetap akan memilih warganya," ujar Padli yang memilih pensiun dini dari kepolisian lantaran didorong maju di Pilkada Kerinci 2018 lalu.

Disinggung apakah dirinya menggunakan cukong saat maju di Pilkada Kerinci lalu, dengan tegas Padli membantah. Dia mengaku memiliki keluarga besar dan konstituen yang jelas. "Dorongan tokoh masyarakat mudik (Siulak) yakni Tiga Luhah Tanah Sekudung. Itu punya sejarah panjang," ujarnya.

Padli membeberkan cukong bisa bermain saat kandidat mendaftar dan mendapatkan nomor urut Paslon. "Itulah kepentingan para elit ekonomi itu bermain. Kalau dari awal jarang," imbuhnya.

"Jika kandidatnya menang, maka akan tersandera dengan para pemodal. Mereka tentunya bakal meminta konpensasi. Seperti jabatan, pekerjaan proyek dan lain sebagainya. Itu semua karena pengaruh politik balas budi. Kepentingan para pengusaha lain," pungkasnya.

Pengamat politik dari Universitas Jambi (Unja), Dori Efendi mengatakan, dalam Pilkada Langsung 2020 tentu berbagai fenomena akan terjadi. Salah satunya adalah politik transaksional ataupun bisa dikatakan donatur politik. Kenapa? Fenomena ini dapat dianalisa terhadap calon-calon yang mau berkontestasi.

Misalnya, kata dosen Fisipol Unja ini, laporan LHKPN setiap calon selalunya minim meletakkan harta kekayaan mereka "hanya hitungan puluhan milyar bukan ratusan milyar". Sedangkan biaya politik sejak awal berkampanye tentu tidak murah harganya. Untuk Alat Peraga Kampanye seperti baliho se provinsi Jambi khususnya, sudah ratusan juta nilainya. Belum lagi dengan biaya APK lainnya.

"Pun begitu dengan biaya perahu politik. Mahar politik yang sudah menjadi pembahasan umum di masyarakat tentu tidak murah pula harganya. Apa lagi biaya kampanye yang harus mereka laporkan ke KPU selalunya juga minim," katanya.

Tiga indikator itu, kata dia, sebenarnya juga menjadi kegalaun bagi politisi sendiri. Ini karena biaya politik yang tidak murah. Tentu mereka juga harus bekerja keras untuk mendapatkan dana politik bagi memastikan dapat berkontestasi.

"Dapat disimpulkan kalau dalam permainan politik setidaknya mereka harus memainkan peran "idealis dan toleran". Ideal untuk mereka mendapatkan simpati masyarakat dan toleran untuk mereka mendapatkan biaya politik," tandasnya.(fey/kum)