Klaim Parpol Sudah Aman, Safrial Fokus Tangani Covid-19

JAMBIONE.COM, JAMBI - Meski pelaksanaan Pilkada bakal ditunda 2021 mendatang, pergerakan kandidat bakal calon gubernur Jambi terus berlangsung. Hanya saja, pergerakan tersebut tidak terlalu menonjolkan politik, tapi lebih ke segi kemanusiaan seperti dalam penanganan Covid-19.

Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) Safrial misalnya. Kader PDIP ini mengaku sudah mendapatkan sinyal dukungan dari partainya yang memiliki 9 kursi di DPRD Provinsi Jambi. "Partai (PDIP) sudah aman," kata Jubir Safrial, Fikri Riza.

Menurutnya, Safrial sudah ada kontak langsung dengan Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarno Putri melalui teleconference. Sesuai arahan sang ketum, Safrial diminta fokus pada penanganan Covid-19. Terutama pada daerah yang ia pimpin yakni Tanjabbar.

"Itu arahan bu Megawati. Apalagi di Tanjabbar merupakan salah satu pintu masuk Provinsi Jambi. Banyak pelabuhan, beliau melakukan proteksi," katanya. "Beliau fokus melakukan pencegahan jangan sampai ada penyebaran virus Corona yang didatangkan dari luar Provinsi Jambi melalui pelabuhan Roro di Kuala Tungkal," sambungnya.

Fikri mengatakan, jauh sebelum  penundaan Pilkada Safrial sudah mendapatkan dorongan dari 11 DPC se Provinsi Jambi untuk maju sebagai nomor satu, yakni calon gubernur Jambi. "Beliau didorong maju nomor satu, yakni Cagub. Itu saat beliau turun ke DPC se Provinsi Jambi," katanya.

Lalu soal bergandeng dengan Fachrori Umar? Fikri mengatakan, Safrial sudah menegaskan hanya mau menjadi wakil Anggota DPR RI Hasan Basri Agus (HBA) dan Gubernur Jambi Fachrori Umar. Hal itu karena pertimbangan senioritas. "Namun kalau tidak bersama beliau (HBA dan Fachrori Umar), maka Pak Safrial siap fight maju sebagai Cagub," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Provinsi Jambi, Edi Purwanto mengatakan, saat ini kata partainya berkonsentrasi penuh untuk penanganan Covid 19. Begitu juga bagi para kandidat yang ingin diusung PDIP, penanganan Covid 19 ini menjadi pertimbangan untuk memberikan dukungan.

"Jadi bagi siapapun yang ingin diusung oleh PDIP, tentu salah satu pertimbangan kita ada langkah-langkah kongkrit untuk penanganan Covid 19," sebut ketua partai pemilik 9 kursi di parlemen tersebut.

Menurut Edi, persoalan covid-19 ini lebih urgent dan serius, menyangkut jiwa raga masyarakat Indonesia. "Kita juga bertanggung jawab melindungi tumpah darah masyarakat Jambi," jelasnya.

Lalu kapan PDIP mengeluarkan rekomendasi untuk kandidat Cagub Jambi? "Kita stop dulu, Pilkada nunggu DPP. DPP sendiri berkonsentrasi terhadap Covid 19. Itu Intruksi Ibu Megawati, semuanya konsentrasi urusan Covid," tandasnya.

Memang banyak pihak yang memprediksi penundaan pilkada ini akan menguntungkan calon dari PDIP. Karena pada Februari nanti, masa jabatan Gubernur Jambi Fachrori akan habis. Untuk mengisi kekosoangan kursi gubernur tersebut akan ditunjuk pelaksana tugas (plt). Nah disinilah celah, sebagai partai penguasa PDIP akan ‘bermain’.

Selain itu, penundaan ini juga membuat Safrial sebagai calon dari PDIP punya waktu panjang melakukan sosialiasi untuk menaikkan elektabilitas. Safrial juga punya waktu panjang untuk melakukan lobi lobi lagi. Karena banyak yang memprediksi dengan penundaan ini, parpol akan melakukan kocok ulang lagi menentukan calon yang akan didukung.

Sementara itu,  penundaan tahapan Pilkada serentak juga diikuti oleh penundaan terbitnya rekomendasi atau dukungan partai kepada bakal calon gubernur bupati dan walikota. Salah satunya adalah partai Hanura.

Sekretaris DPD Hanura Provinsi Jambi, Budimansyah mengakui mereka menunda menerbitkan rekomendasi kepada bakal calon gubernur. "Rekomendasi partai kita tunda sampai Indonesia benar-benar aman untuk pelaksanaan Pilkada serentak di Jambi," katanya, Minggu (12/4).

Untuk kepastian kapan rekomendasi atau dukungan partai bagi kandidat bakal calon gubernur akan menyesuaikan dengan jadwal tahapan pelaksanaan Pilkada susulan yang akan diputuskan KPU. "Kami juga menunggu ketetapan KPU penundaan tahapan mereka sampai kapan. Apakah di Desember 2020, April atau September 2021,"katanya.

Menurut Budimansyah, jika mereka mengeluarkan rekomendasi saat ini juga tidak akan efektif. Maka dari itu mereka akan menunggu jadwal yang akan diputuskan KPU dengan Pemerintah. Baru nanti mereka menyesuaikan untuk mengeluarkan rekomendasi atau dukungan.(fey)