Forum Konsultasi Publik RKPD Awal 2023, Maulana Ingin Kemiskinan Tinggal 8,9 Persen

Selasa, 08 Maret 2022 - 10:33:23 WIB - Dibaca: 1634 kali

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2023 Kota Jambi.  (Foto: istimewa)
Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2023 Kota Jambi. (Foto: istimewa) ()

JAMBIPRIMA.COM, KOTA JAMBI- Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda Kota Jambi menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 di Aula Bappeda, Senin (7/3). 

Wakil Wali Kota Jambi, Maulana menyebut Forum Konsultasi Publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya masukan dan saran, untuk selanjutnya dilakukan penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023.

"Target kita tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 4,25 sampai 5,25 persen, tingkat pengangguran terbuka kita target turun menjadi 9,1 persen dan kemiskinan turun jadi 8,9 persen," kata Maulana saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2023, Senin (7/3).

Maulana mengatakan, fokus pembangunan tahun depan memiliki tema pemantapan pelayanan publik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. 

"Kita akan fokus pada target-target daerah, kebijakan strategis provinsi dan nasional, TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)/MDG's, pencapaian SPM termasuk memperhatikan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19," katanya.

Lalu, fokus pada upaya pemulihan ekonomi masyarakat guna mempertahankan serta meningkatkan daya beli masyarakat. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong pembangunan. Memperkuat kreativitas, inovasi, pemanfaatan teknologi dan informasi dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta perwujudan Kota Pintar. Menjaga kondusifitas lingkungan, toleransi dan mengantisipasi gangguan trantibum dengan memperkuat koordinasi dan sinergitas antar stakeholder dan elemen masyarakat.

Dia menambahkan, Pemkot tahun 2023 juga akan meningkatkan konektivitas, sinergitas dan kerjasama dalam mengoptimalkan capaian pembangunan.

"Terkahir kita juga akan mengoptimalkan potensi wilayah guna peningkatan perekonomian dan daya saing daerah, juga  mempertahankan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup serta memperkuat aksesibilitas sistem dan infrastruktur perkotaan yang lebih baik dan berkelanjutan," katanya.

Kata Maulana, PAD pemkot Jambi tahun 2023 ditarget meningkat 9 persen dari sekarang. Selain itu, realisasi investasi ditargetkan mencapai Rp523,37 miliar.

"Kita harapkan dengan banyaknya investasi yang masuk, bisa menciptakan peluang kerja," katanya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Jambi, Suhendri mengatakan, untuk merealisasikan fokus pembangunan tersebut, pihaknya belum mengetahui besaran dana dan biaya yang dibutuhkan.

"Kita belum sampai kesana (pembahasan dana,red). Tapi yang jelas berdasarkan pengalaman APBD kita, kalaupun naik/turun tak jauh beda dari yang sekarang," katanya.

Ia berharap seluruh perangkat daerah mampu menterjemahkan prioritas pembangunan tahunan Kota Jambi kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dalam renja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 

Kata Suhendri, tahun 2023 terdapat 3.214 usulan pembangunan dari masyarakat melalui e-planning. Usulan itu menurun jika dibandingkan dengan usulan 2022 sebanyak  4.125. "Memang terus menurun, 2021 sebanyak 5.897 usulan. Pokok pikiran (Pokir) dewan juga turun, tahun ini hanya 606 usulan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Jambi, Putra Abshor mengatakan, jika dalam setiap reses ke masyarakat ada banyak usulan yang disampaikan. 

"Pokir atau Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota Dewan agar diperjuangkan di pembahasan RAPBD. Ditiap Dapil itu memiliki kriteria yang beda-beda," katanya. (CR01)





BERITA BERIKUTNYA