Capaian PAD Merangin 2025 Turun, BPPRD Sebut Tak Tekejar

JAMBIPRIMA.COM, MERANGIN - Dampak efesiensi pengaruhi capaian PAD Merangin 2025 hingga triwulan II. BPPRD juga bakal tak capai target akibat kebijakan PPJ Non PLN.

Sempat kucing-kucingan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Merangin akhirnya diungkap Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Merangin, Siti Aminah.

Ia tidak berani menyampaikan data kepada awak media, pun demikian Sekretaris BPPRD yang sempat disebut tidak berada ditempat, namun terpantau ada mobil dinasnya.

Saat dikonfirmasi di DPRD Merangin, Siti Aminah yang juga menjabat sebagai Plt Sekwan DPRD Merangin mengatakan belum bisa menyampaikan data realisasi PAD untuk 11 OPD penghasil PAD lainnya.

"Kalau untuk realisasi PAD BPPRD bisa saya sampaikan, kini sudah 33 persen dari target kita Rp 66 Miliar," kata Siti Aminah.

Realisasi 33 persen itu tidak murni dari BPPRD sendiri, namun dengan bantuan opsen pajak kendaraan dan BBNKB dari Samsat Merangin.

Dari pajak yang dibayar pemilik kendaraan ke Samsat jika dipisahkan, khusus opsen saja sekitar 20 persen lebih.

Bilang Siti, capaian PAD Merangin 2025 ini bakal turun. Hal ini lantaran kebijakan dari PPJ Non PLN dari Rp 1,6 - 1,8 Milyar akan tercapai dibawahnya.

"Nah sekarang dengan adanya aturan 3 menteri itu rumah subsidi tidak dikenakan, turun drastis. Sekarang tinggal Rp 1 milyar," katanya.

"Ini ada lagi kebijakan 3 bulan kedepan ini, mana lagi tekejar PAD," sambungnya.

Sumber pajak lain di BPPRD juga bakal tak tercapai dengan kebijakan makan minum. Dimana saat ini, efesiensi memangkas anggaran itu.

"Makan minum kan ada pajaknya itu, kan sekarang habislah. Makan minum kan ngak ada lagi. Yang ada, sekedar-sekedarnyo bae," katanya.

Meskipun tak berani menyampaikan angkanya, Siti Aminah mengaku, ada OPD yang realisasi PADnya dibawah 10 persen. Namun Siti tak mau membukanya ke publik.

Ia berdalih, data tersebut belum dapat dipublikasi karena belum rekonsiliasi atau pencocokan data yanga ada di OPD terkait dengan data BPPRD sebagai koordinator PAD.

"Sekarang belum rekon dengan OPD, kalau sudah selesai nanti dikasih datanya," ujarnya.

Namun ia mengklaim, secara keseluruhan realisasi PAD kabupaten Merangin sudah sekitar 47 persen terhitung dari Januari hingga Mei lalu.

Untuk diketahui, OPD penyumbang PAD Kabupaten Merangin yakni, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas LH, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian.

Selanjutnya, Dinas Perikanan, Dinas Parpora, Dinas Nakbun, Dinas TPH, BPKAD, BPPRD, dan Dinas Perkim.(Lan)