JAMBIPRIMA.COM,. JAMBI – Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Jambi tengah melakukan sinkronisasi data terkait kondisi kawasan kumuh yang kembali meluas di Kota Jambi.
Kepala Dinas Perkim Kota Jambi, Mahruzar, mengungkapkan bahwa Kota Jambi memiliki luas wilayah sekitar 17.500 hektare dengan jumlah penduduk sekitar 700 ribu jiwa. Dari total luas tersebut, 65 persen telah dipadati permukiman, di mana 968 hektare di antaranya masuk kategori kawasan kumuh.
“Data itu berdasarkan SK Wali Kota Jambi tahun 2016. Kawasan kumuh tersebar di 61 kelurahan, hanya Kelurahan Pasar yang tidak ditemukan kawasan kumuh,” jelas Mahruzar.
Sejak penanganan kawasan kumuh dimulai enam tahun lalu, luasannya sempat menurun hingga tersisa 120 hektare. Namun, saat ini kembali meningkat menjadi sekitar 900 hektare.
“Kawasan kumuh baru bermunculan, sementara kawasan lama yang sudah pernah ditangani kembali kumuh karena tidak ada penanganan secara rutin,” ujarnya.
Ia menambahkan, selain faktor geografis, kondisi ekonomi masyarakat turut menjadi penyebab. Keterbatasan anggaran serta perilaku masyarakat yang belum menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) juga memperparah keadaan.
“Air bersih di beberapa wilayah juga sulit diakses,” tambahnya.
Adapun indikator kawasan kumuh meliputi tata letak bangunan, pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, hingga sarana pemadam kebakaran.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan penanganan kawasan kumuh dibagi tiga. Pemerintah pusat menangani kawasan dengan luas di atas 15 hektare, pemerintah provinsi pada kawasan 10–15 hektare, dan pemerintah kota pada kawasan di bawah 10 hektare. (Ahmad)
#jambiprima.com #kotajambi #pemkotjambi #provinsijambi #perkim #kawasankumuh #walikotajambi #maulana
Dialog Publik Pengelolaan Sampah di Kota Jambi Tampung Berbagai Masukan Masyarakat
Heboh! WNA Asal Tiongkok Dijemput Imigrasi di Tebo, Diduga Terkait Jaringan Perdagangan Orang
Cek Endra Tanam Perdana Sawit 15 Hektar di Sarolangun, Doa Bersama Warnai Awal Investasi Perkebunan
Pro-Kontra OPBM Terjawab, Akademisi hingga Tokoh Masyarakat Kompak Dukung Kota Jambi Bersih
Temuan BPK Rp451 Juta pada Proyek Rabat Beton 2024, Eryanto Sebut Kontraktor Sudah Angsur
Kemenag Jambi Batasi Penggunaan HP di Madrasah, Guru dan Siswa Dilarang Aktifkan Ponsel Saat KBM
Walikota Jambi Perintahkan Baliho Minuman Beralkohol di Talang Banjar Diturunkan