Kota Jambi Raup Rp1,7 Triliun Dana Eksternal, DPRD Soroti Kinerja 2025

JAMBIPRIMA.COM,. JAMBI – Pemerintah Kota Jambi menunjukkan kinerja impresif sepanjang tahun 2025 dengan berhasil menarik tambahan pembiayaan pembangunan dari luar APBD hingga menembus angka Rp1,7 triliun. Capaian ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Jambi Tahun 2025, Selasa (31/3/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi dan dihadiri Wali Kota Jambi Maulana bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, unsur pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Dalam forum resmi itu, Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha memaparkan ringkasan eksekutif LKPJ yang menitikberatkan pada capaian pembangunan daerah serta strategi inovatif dalam memperkuat pembiayaan di tengah keterbatasan fiskal.

Salah satu sorotan utama adalah keberhasilan Pemerintah Kota Jambi dalam mengoptimalkan sumber pendanaan di luar APBD melalui kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, lembaga internasional, hingga sektor swasta.

“Sepanjang tahun 2025, Kota Jambi berhasil memperoleh tambahan alokasi pembangunan lebih dari Rp1,7 triliun. Ini merupakan bukti nyata bahwa kolaborasi dan jejaring yang kuat mampu membuka peluang pembiayaan yang lebih luas,” ungkap Diza dalam rapat paripurna.

Dari total nilai tersebut, kontribusi terbesar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp1,525 triliun. Dana ini digunakan untuk mendukung sejumlah program strategis, seperti pembangunan Sekolah Rakyat senilai Rp250 miliar serta pembebasan lahan Kolam Retensi Telago Kajang Lako yang menjadi bagian penting dalam upaya pengendalian banjir di Kota Jambi.

Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi Jambi juga memberikan dukungan signifikan melalui APBD sebesar Rp160 miliar. Bantuan tersebut mencakup program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) serta dukungan pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur prioritas.

Dukungan internasional turut memperkuat pembangunan Kota Jambi. Melalui kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), program revitalisasi Sungai Asam mendapatkan suntikan dana sebesar Rp144,9 miliar. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus mengurangi risiko banjir di kawasan perkotaan.

Selain sektor infrastruktur, dukungan juga mengalir ke sektor energi dan sosial. Program jaringan gas (jargas) mendapatkan alokasi sebesar Rp105,88 miliar. Sementara itu, kontribusi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, Provinsi Jambi, dan Kota Jambi mencapai lebih dari Rp12,1 miliar.

Peran dunia usaha juga tidak kalah penting. Melalui Forum Corporate Social Responsibility (CSR), sektor swasta menyumbang sekitar Rp15,4 miliar untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur juga menjadi perhatian serius. Pemerintah Kota Jambi mendapatkan dukungan program pendidikan dan pelatihan dari pemerintah India dan Singapura dengan total nilai sekitar Rp500 juta.

Wali Kota Jambi, Maulana, dalam laporannya menegaskan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari upaya aktif pemerintah daerah dalam membangun sinergi dengan berbagai pihak.

Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci utama dalam mendorong percepatan pembangunan, terutama di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

“Kami terus membangun komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat, daerah lain, lembaga internasional, sektor swasta, hingga perguruan tinggi. Ini adalah strategi untuk memastikan pembangunan tetap berjalan optimal,” tegas Maulana.

Ke depan, Pemerintah Kota Jambi berkomitmen untuk terus memperluas jaringan kerja sama dan menggali sumber-sumber pembiayaan alternatif guna meningkatkan kualitas pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Capaian ini sekaligus menjadi indikator bahwa Kota Jambi mampu beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi tantangan fiskal, dengan mengedepankan kolaborasi sebagai kekuatan utama pembangunan daerah. (Ahmad)