DPRD Tebo Desak Kades Sungai Rambai Dievaluasi, Konflik dengan BPD Tak Kunjung Usai

JAMBIPRIMA.COM, TEBO – Polemik berkepanjangan antara Kepala Desa (Kades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Rambai, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, hingga kini belum menemukan titik terang. Konflik yang telah berlangsung cukup lama ini bahkan dinilai telah mengganggu stabilitas sosial di tengah masyarakat.

Persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Tebo. Anggota Komisi I DPRD Tebo, Mursalin, mengungkapkan bahwa sejumlah tokoh masyarakat Sungai Rambai telah berulang kali mendatangi kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka. Tidak hanya itu, masyarakat juga sebelumnya telah melaporkan persoalan ini ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Inspektorat Kabupaten Tebo.

Menurut Mursalin, saat ini masyarakat masih menunggu hasil pemeriksaan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terkait dugaan persoalan internal di pemerintahan desa tersebut. DPRD pun telah mengambil langkah dengan meminta adanya rekomendasi pemberhentian sementara terhadap Kepala Desa Sungai Rambai.

“Kegaduhan antara Kades dan BPD ini sudah berlangsung lama. Selama ini justru masyarakat yang peduli dengan desanya yang aktif datang ke DPRD maupun ke pemerintah daerah. Persoalan yang disampaikan pun itu-itu saja dan terus berulang. Karena itu, kami meminta agar Kades segera dievaluasi, bahkan bila perlu diberhentikan sementara,” tegas Mursalin, Selasa (13/4/2026).

Ia menambahkan, Dinas PMD Kabupaten Tebo sebelumnya juga telah mengeluarkan surat peringatan (SP) kepada Kepala Desa Sungai Rambai. Namun, DPRD masih mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut dari peringatan tersebut.

“Informasinya PMD sudah mengeluarkan surat peringatan. Tapi kami ingin kejelasan, SP seperti apa yang diberikan dan bagaimana tindak lanjutnya. Ini penting agar persoalan tidak terus berlarut-larut,” lanjutnya.

Lebih jauh, Mursalin menegaskan bahwa permasalahan yang terjadi bukan semata-mata terkait administrasi pemerintahan desa. Ia menilai, konflik ini telah merusak hubungan sosial antara pemimpin desa dengan masyarakatnya.

“Yang menjadi perhatian kami bukan hanya administrasi, tetapi juga hubungan harmonis antara masyarakat dengan pemimpinnya. Saat ini yang terlihat justru hubungan sosial yang rusak, dan ini menjadi sorotan utama masyarakat,” pungkasnya.

DPRD berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait dapat segera mengambil langkah tegas dan bijak, agar konflik di Desa Sungai Rambai tidak terus berlarut dan pelayanan terhadap masyarakat dapat kembali berjalan dengan baik. (Syh)