DPRD Kota Jambi Usul Barcode Khusus Solar Subsidi, Pelangsir Bakal Sulit Berkutik

JAMBIPRIMA.COM,. JAMBI - Pemerintah Kota Jambi didorong segera menerbitkan regulasi baru untuk mengatasi persoalan antrean panjang BBM subsidi yang telah berlangsung selama lebih dari satu tahun terakhir. Salah satu solusi yang diusulkan adalah penerapan barcode atau stiker khusus bagi kendaraan berpelat Kota Jambi yang berhak membeli solar subsidi, sehingga distribusi BBM bersubsidi dapat diawasi lebih ketat dan tepat sasaran.

Usulan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kota Jambi bersama Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, serta seluruh pengelola SPBU di Kota Jambi, Selasa (14/7/2026). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian, berlangsung cukup dinamis dengan pembahasan yang menitikberatkan pada persoalan distribusi BBM subsidi yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan.

Anggota Komisi II DPRD Kota Jambi, Abdullah Thaif, mengatakan regulasi baru perlu segera disusun agar penyaluran solar subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Menurutnya, sistem barcode atau stiker khusus dapat diintegrasikan dengan database Pertamina sehingga setiap kendaraan yang mengisi BBM subsidi wajib dipindai melalui sistem digital.

Dengan mekanisme tersebut, setiap transaksi akan tercatat secara otomatis sehingga peluang penyalahgunaan barcode maupun pembelian berulang menggunakan identitas yang sama dapat diminimalisasi.
"Kami akan berdiskusi dan menyurati Wali Kota Jambi agar menerbitkan regulasi baru.

Salah satunya dengan barcode atau stiker khusus kendaraan Kota Jambi yang terhubung dengan sistem Pertamina sehingga distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran," ujar Abdullah Thaif. Ia mengungkapkan, hasil uji petik yang dilakukan DPRD menemukan adanya dugaan satu kendaraan memiliki lebih dari satu barcode. Temuan tersebut dinilai harus menjadi perhatian serius Pertamina karena berpotensi membuka celah penyalahgunaan BBM subsidi.
"Kami sudah uji petik, satu mobil bisa punya lebih dari satu barcode. Bagaimana ini pengawasan dari Pertamina?" katanya.

Dalam waktu dekat, Komisi II DPRD Kota Jambi juga akan memanggil Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jambi untuk membahas lebih lanjut rancangan regulasi tersebut agar memiliki dasar hukum yang jelas.

Abdullah menilai pola pengawasan seperti itu bukan sesuatu yang baru. Sebelumnya, Pemerintah Kota Jambi telah menerapkan kartu kendali LPG 3 kilogram untuk memastikan distribusi gas subsidi tepat sasaran. Menurutnya, konsep serupa sangat memungkinkan diterapkan pada distribusi solar subsidi.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian, menilai antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU menjadi indikasi kuat bahwa distribusi solar subsidi masih belum berjalan sesuai ketentuan.

Menurutnya, apabila BBM subsidi benar-benar hanya diterima oleh masyarakat yang berhak, antrean panjang yang hampir setiap hari terjadi seharusnya tidak lagi menjadi pemandangan di Kota Jambi.
"Kalau solar subsidi benar-benar diberikan kepada penerima yang berhak, seharusnya antrean sepanjang ini tidak terjadi. Fakta di lapangan masyarakat sangat dirugikan," tegas Djokas.

Ia menduga sebagian solar subsidi justru dinikmati oleh pelangsir maupun digunakan untuk kepentingan sektor industri melalui mekanisme yang tidak sesuai aturan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat, khususnya sopir angkutan dan pelaku usaha yang memang berhak menggunakan BBM subsidi, harus menghabiskan waktu berjam-jam bahkan menginap di SPBU demi mendapatkan solar.

Djokas juga menyoroti dampak sosial dari antrean panjang tersebut. Selain mengganggu arus lalu lintas, antrean kendaraan di sekitar SPBU juga dinilai menghambat aktivitas masyarakat dan pelaku UMKM yang berada di sekitar lokasi pengisian BBM.

Karena itu, ia meminta Pertamina Patra Niaga tidak ragu memberikan sanksi tegas kepada SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk penghentian sementara pasokan BBM apabila ditemukan adanya praktik penyalahgunaan distribusi.

Menurut Djokas, alasan bahwa antrean terjadi akibat disparitas harga antara BBM subsidi dan non-subsidi tidak sepenuhnya dapat dijadikan pembenaran.
"Antrean sudah terjadi jauh sebelum harga BBM non-subsidi naik. Jadi persoalannya bukan semata-mata disparitas harga," ujarnya.

Dalam forum RDP tersebut, para pengelola SPBU menjelaskan bahwa mereka hanya melayani kendaraan yang telah memiliki barcode resmi dari Pertamina. Namun demikian, DPRD menilai masih terdapat celah penyalahgunaan karena adanya dugaan satu kendaraan memiliki lebih dari satu barcode.

Atas kondisi itu, Komisi II meminta Pertamina segera melakukan audit menyeluruh terhadap sistem barcode yang digunakan dalam penyaluran BBM subsidi. DPRD menilai audit bukanlah hal yang sulit dilakukan karena seluruh data pengguna berada dalam penguasaan Pertamina.
"Kalau Pertamina memiliki kemauan, audit itu tidak sulit dilakukan. Remote-nya ada di Pertamina," kata Djokas.

Karena rapat belum menghasilkan keputusan yang bersifat final, Komisi II DPRD Kota Jambi berencana melanjutkan pembahasan dengan melibatkan instansi terkait serta membuka ruang partisipasi masyarakat melalui forum RT maupun warga di sekitar SPBU untuk ikut mengawasi penyaluran BBM subsidi agar lebih transparan dan tepat sasaran.

Di sisi lain, Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Jambi, Beny Kurniawan, menyatakan pihaknya mendukung berbagai upaya perbaikan tata kelola distribusi BBM subsidi. Pertamina juga siap berkoordinasi dengan DPRD Kota Jambi maupun Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun langkah-langkah pengawasan yang lebih efektif agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. (DVD)