DPRD Tebo Skors Pembahasan KUA-PPAS 2027, Kejar Tambahan PAD dan DBH Sawit

JAMBIPRIMA.COM, TEBO – Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tebo bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat pembahasan Pra Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Pra KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, Senin (27/7/2026).

Rapat yang berlangsung di ruang Banggar DPRD Tebo tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Tebo sekaligus Ketua Banggar, Khalis Mustiko, didampingi Wakil Ketua I DPRD Ihsanuddin dan Wakil Ketua II DPRD Sahendra. Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam penyusunan arah kebijakan anggaran daerah untuk tahun 2027.

Namun, dalam pembahasannya, Banggar DPRD memutuskan untuk menskors sementara rapat tersebut. Keputusan itu diambil agar pembahasan dapat lebih difokuskan pada upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit yang hingga kini dinilai masih memiliki potensi besar namun belum sepenuhnya tersalurkan.

Usai rapat, Ketua DPRD Tebo Khalis Mustiko mengatakan, pembahasan Pra KUA-PPAS 2027 belum dilanjutkan secara menyeluruh karena Banggar ingin memastikan seluruh potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan terlebih dahulu.

"Dalam agenda Banggar bersama TAPD ini kita membahas rancangan KUA-PPAS Tahun 2027. Namun untuk sementara pembahasannya kita skors terlebih dahulu karena saat ini kita lebih menitikberatkan pada upaya penambahan Pendapatan Asli Daerah, khususnya Dana Bagi Hasil sawit yang belum tersalurkan. Itu yang menjadi fokus pembahasan kita saat ini," ujar Khalis.

Menurutnya, peningkatan PAD menjadi salah satu kunci penting dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah sehingga pembangunan di Kabupaten Tebo dapat berjalan lebih optimal.

"Kami ingin Kabupaten Tebo fokus membangun. Karena itu kami berupaya mencari tambahan PAD agar kemampuan fiskal daerah semakin kuat," tegasnya.

Khalis juga mengungkapkan, berdasarkan asumsi yang disampaikan TAPD, terdapat potensi kenaikan PAD sekitar Rp24 miliar. Meski demikian, angka tersebut belum dibahas secara rinci karena pembahasan masih difokuskan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

"Berdasarkan asumsi dari TAPD memang sudah ada potensi kenaikan PAD sekitar Rp24 miliar. Tetapi belum kita bahas secara detail. Untuk sementara ini pembahasan kita skors terlebih dahulu," jelasnya.

Saat ditanya sektor apa saja yang diproyeksikan menyumbang kenaikan PAD sebesar Rp24 miliar tersebut, Khalis menyebutkan bahwa pembahasannya belum masuk pada rincian masing-masing sektor.

"Belum kita bahas sampai ke sana," pungkasnya. (DVD)