Kekeringan Mengintai Kota Jambi, DPRD Desak Pemetaan Krisis Air Dimulai dari Tingkat RT

JAMBIPRIMA.COM, JAMBI – Musim kemarau tidak hanya membawa persoalan meningkatnya suhu dan ancaman kebakaran hutan dan lahan. Di tengah kondisi tersebut, persoalan lain yang kerap muncul secara perlahan adalah menyusutnya ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

Ancaman itu dinilai perlu diantisipasi Pemerintah Kota Jambi sebelum berubah menjadi krisis yang lebih sulit dikendalikan. Pemerintah tidak cukup hanya menunggu laporan ketika sumur warga mulai mengering atau masyarakat kesulitan memperoleh air.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, mendorong Pemkot Jambi melakukan langkah mitigasi sejak dini dengan memetakan kawasan yang berpotensi mengalami kekeringan.

Menurut Faried, pemetaan tidak harus dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling tinggi. Justru, informasi paling awal mengenai kondisi sumber air berada di tangan aparatur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mulai dari kecamatan, kelurahan hingga Rukun Tetangga (RT).

“Ini harus melibatkan semua pihak sampai ke tingkat RT. Jangan sampai ketika masyarakat sudah kesulitan mendapatkan air, baru kita bergerak,” tutur Kemas Faried, Jumat (28/8/2026).

RT Harus Menjadi Radar Awal

Krisis air bersih memiliki karakter berbeda dengan bencana yang datang secara tiba-tiba. Kekeringan biasanya berkembang secara bertahap. Debit sumber air menurun, sumur mulai dangkal, sebagian sumber air mengering, hingga akhirnya masyarakat tidak lagi memiliki akses air yang memadai.

Karena itu, menurut Faried, kondisi tersebut sebenarnya dapat dipantau sebelum mencapai titik kritis.

Ketua RT dan aparatur kelurahan dinilai memiliki posisi strategis karena mereka mengetahui secara langsung kondisi warganya. Informasi mengenai sumur yang mulai mengering, sumber air yang mengalami penurunan debit, hingga kebutuhan air rumah tangga dapat menjadi indikator awal bagi pemerintah untuk menentukan wilayah prioritas.

Dengan pola tersebut, pemerintah tidak lagi bekerja berdasarkan laporan ketika masalah sudah terjadi, tetapi berdasarkan data lapangan yang dikumpulkan secara berkala.

Pemetaan juga dapat menjadi dasar menentukan wilayah mana yang membutuhkan intervensi lebih cepat, termasuk penyaluran air bersih menggunakan mobil tangki.

Bagi DPRD, langkah tersebut penting agar distribusi bantuan tidak bersifat sporadis. Bantuan harus diarahkan kepada wilayah yang benar-benar mengalami tekanan ketersediaan air.

Jangan Tunggu Warga Mengeluh

Persoalan terbesar dalam penanganan kekeringan adalah kecenderungan respons yang baru bergerak setelah keluhan masyarakat meningkat.

Jika pola tersebut terus dipertahankan, pemerintah berpotensi selalu berada satu langkah di belakang kondisi di lapangan.

Padahal, ketika sumber air warga telah benar-benar mengering, kebutuhan masyarakat tidak dapat ditunda. Air bersih menyangkut kebutuhan dasar untuk minum, memasak, mandi, mencuci hingga kebutuhan sanitasi.

Keterlambatan distribusi air bahkan berpotensi menimbulkan persoalan sosial baru apabila sejumlah wilayah mengalami kekurangan air dalam waktu bersamaan.

Karena itu, data tingkat RT menjadi penting. Pemerintah dapat memiliki gambaran mengenai jumlah rumah tangga yang berpotensi terdampak, kondisi sumber air dan kebutuhan pasokan sebelum situasi berkembang menjadi keadaan darurat.

APBD Terbatas, Dunia Usaha Perlu Dilibatkan

Faried juga menilai mitigasi kekeringan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah.

Kemampuan APBD memiliki batas. Sementara kebutuhan masyarakat dalam kondisi krisis dapat meningkat secara cepat. Karena itu, kolaborasi dengan dunia usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya perlu disiapkan sejak sekarang.

“Ini memang membutuhkan perhatian dan dukungan semua pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat, dunia usaha dan seluruh stakeholder harus bergerak bersama,” katanya.

Salah satu langkah konkret yang didorong DPRD adalah pendataan perusahaan swasta yang memiliki armada mobil tangki air.

Pendataan tersebut bukan sekadar inventarisasi perusahaan. Lebih jauh, data itu dapat menjadi bagian dari skema respons cepat ketika wilayah tertentu mulai mengalami krisis air.

Konsepnya sederhana: data kerawanan berasal dari tingkat RT dan kelurahan, sementara data kapasitas armada berasal dari dunia usaha. Kedua informasi tersebut kemudian disinergikan pemerintah untuk mempercepat distribusi air bersih.

Dengan sistem yang sudah disiapkan sebelumnya, ketika sebuah wilayah dinyatakan membutuhkan pasokan air, pemerintah tidak perlu kembali mencari armada dan menentukan dari mana bantuan harus didatangkan.

Mitigasi Lebih Murah daripada Krisis

Dorongan DPRD Kota Jambi tersebut pada akhirnya mengarah pada satu persoalan mendasar: bagaimana pemerintah mengubah pola penanganan kekeringan dari responsif menjadi preventif.

Pemetaan wilayah rawan bukan berarti pemerintah menganggap krisis sudah terjadi. Sebaliknya, langkah itu merupakan upaya memastikan pemerintah memiliki informasi yang cukup apabila kondisi semakin memburuk.

Kesiapan data menjadi penting karena penanganan bencana tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga kecepatan mengambil keputusan.

Semakin cepat pemerintah mengetahui wilayah yang mulai mengalami kekurangan air, semakin cepat pula bantuan dapat diarahkan.

Di sisi lain, keterlibatan sektor swasta dapat menjadi kekuatan tambahan ketika kapasitas pemerintah daerah tidak mencukupi.

Karena itu, musim kemarau seharusnya menjadi momentum bagi Pemkot Jambi untuk membangun sistem mitigasi kekeringan yang lebih terukur. RT tidak hanya menjadi penerima laporan masyarakat, tetapi menjadi mata pertama pemerintah dalam membaca perubahan kondisi sumber air.

Jika pemetaan dilakukan sejak awal, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk mencegah kekurangan air berkembang menjadi krisis yang meluas.

Sebaliknya, jika langkah antisipasi baru dilakukan setelah sumur-sumur warga mengering dan masyarakat mulai berbondong-bondong meminta bantuan, maka ruang pemerintah untuk bergerak akan semakin sempit.

Bagi DPRD Kota Jambi, pesan utamanya jelas: jangan menunggu keran warga berhenti mengalir untuk mulai memikirkan bagaimana air bersih harus didistribusikan. (Rhm)