Politik Identitas Bukan Alat Tawar Proyek, HIPSI Jambi Soroti Isu “Putra Daerah”

JAMBIPRIMA.COM,. MUARO JAMBI — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Pengusaha Seluruh Indonesia (HIPSI) Jambi, Dr. (C) Asari Syafii, M.H., menyoroti munculnya narasi yang menuding kepala daerah bukan “putra daerah” sebagai dasar kritik terhadap kepemimpinan di Kabupaten Muaro Jambi.

Menurut Asari, penggunaan politik identitas berdasarkan asal-usul daerah sebagai alat tawar kepentingan pribadi justru berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. Narasi tersebut dinilai dapat memicu polarisasi, eksklusivisme, hingga konflik horizontal di tengah masyarakat.

“Ketika sentimen keaslian daerah dijadikan tolok ukur utama, masyarakat dapat terfragmentasi menjadi kelompok ‘putra daerah’ dan ‘pendatang’. Ini dapat merusak semangat pembauran dan integrasi sosial yang telah terbangun,” ujarnya.

Ia menilai, politik identitas yang berlebihan juga berpotensi menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan antarwarga. Bahkan, warga yang bukan berasal dari daerah tersebut, namun telah lama tinggal, membayar pajak, dan berkontribusi terhadap pembangunan, dapat merasa terasingkan atau mengalami diskriminasi secara simbolis.

Selain itu, Asari menyebut narasi “putra daerah” dapat menggeser perhatian masyarakat dari persoalan yang lebih substansial dalam menilai seorang pemimpin.

“Jangan sampai masyarakat tidak lagi melihat visi, misi, rekam jejak, kapasitas dan kompetensi pemimpin, tetapi hanya berdasarkan asal-usulnya,” katanya.

Asari kemudian menyinggung kemenangan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi, BBS–Jun Mahir, dalam Pilkada Muaro Jambi. Pasangan tersebut disebut meraih 73.434 suara atau sekitar 37 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Muaro Jambi.

Menurutnya, hasil tersebut secara konstitusional merupakan mandat masyarakat Muaro Jambi kepada kepala daerah terpilih untuk menjalankan pemerintahan selama periode 2025–2030.

“Artinya, secara konstitusional mereka merupakan simbol pemimpin rakyat Muaro Jambi selama satu periode. Kalau masih ada pihak yang menggunakan politik identitas untuk kepentingan personal atau profit oriented, itu tidak bisa diklaim sebagai representasi suara rakyat Muaro Jambi,” tegasnya.

Asari menegaskan, pihak yang tidak puas dengan hasil Pilkada tetap memiliki ruang demokrasi untuk memperjuangkan gagasannya secara konstitusional pada kontestasi politik berikutnya.

“Kalau tidak puas atau tidak menerima keterpilihan itu, silakan berjuang secara konstitusional pada Pilkada berikutnya untuk memenangkan gagasannya. Bukan dengan membangun agitasi karena bupatinya dianggap bukan putra daerah,” ujarnya.

Terkait persoalan tender pengadaan barang dan jasa, Asari meminta peserta lelang yang merasa dirugikan menempuh mekanisme hukum sesuai aturan yang berlaku.

Menurutnya, apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian dalam proses tender, peserta memiliki ruang untuk mengajukan keberatan maupun upaya hukum melalui mekanisme yang telah ditentukan secara berjenjang dan prosedural.

“Kalau memang ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tender, tempuh jalur hukum sesuai ketentuan. Jangan persoalan tender kemudian dikaitkan dengan asal-usul kepala daerah,” katanya.

Ia juga meminta pihak yang menemukan dugaan tindak pidana korupsi menggunakan mekanisme hukum dan melaporkan kepada aparat penegak hukum maupun lembaga yang berwenang berdasarkan bukti yang dimiliki.

“Jangan karena tidak puas terhadap salah satu peserta tender kemudian persoalan itu dibawa ke ranah politik identitas. Marah kepada nyamuk, kelambu yang dibakar. Marah kepada tikus, lumbung padi yang dibakar,” tegasnya.

Asari mengajak seluruh elemen masyarakat mengedepankan persatuan dan kepentingan pembangunan daerah dibandingkan sentimen primordial berdasarkan asal-usul.

“Mari kito besamo membangun negeri Jambi di atas semangat Bhinneka Tunggal Ika. Stop politik identitas sempit yang justru menjadi penghambat kemajuan negeri Jambi,” pungkasnya. (DVD)