Pemkab Bungo Sampaikan KUA-PPAS APBD 2027, Tekanan Fiskal Capai Rp280 Miliar

JAMBIPRIMA.COM, BUNGO – Pemerintah Kabupaten Bungo menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bungo, Selasa (8/9/2026).

Rapat yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Bungo itu dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, jajaran Pemkab Bungo, kepala OPD, camat, serta sejumlah undangan.

Bupati Bungo H. Dedy Putra mengatakan penyampaian KUA dan PPAS merupakan bagian dari tahapan penyusunan APBD sekaligus menjadi penghubung antara perencanaan pembangunan daerah dengan penyusunan rancangan anggaran.

Menurutnya, penyusunan KUA-PPAS 2027 mengacu pada RKPD Kabupaten Bungo Tahun 2027 dengan mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan, program prioritas pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

“Berbagai program dan kegiatan prioritas perlu ditetapkan berdasarkan urutan dan skala prioritas, sehingga anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, tepat sasaran dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Bungo,” ujar Dedy Putra.

Dalam penyampaian tersebut, Dedy juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang masih mendapat tekanan akibat kebijakan efisiensi anggaran dan berkurangnya transfer pemerintah pusat.

Ia menyebut Kabupaten Bungo mengalami pengurangan transfer pusat sekitar Rp156 miliar pada 2026. Di sisi lain, pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan belanja pegawai, termasuk pembayaran PPPK yang mencapai sekitar Rp94 miliar.

“Selain itu, terdapat pula kewajiban-kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Secara keseluruhan, terdapat tekanan terhadap kemampuan anggaran daerah yang jika dibandingkan antara kondisi Tahun Anggaran 2025 dan 2026 mencapai kurang lebih Rp280 miliar,” jelasnya.

Menghadapi kondisi tersebut, Pemkab Bungo memperketat efisiensi belanja daerah. Penghematan dilakukan pada sejumlah pos, seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor, penggunaan kertas, belanja rutin, hingga kegiatan lain yang masih dapat ditekan.

Dedy mengatakan dirinya turut memimpin evaluasi terhadap rencana kegiatan seluruh OPD untuk memastikan setiap program memiliki manfaat yang jelas.

“Saya meminta agar setiap kegiatan yang direncanakan oleh masing-masing OPD benar-benar dipaparkan dan dikaji secara langsung oleh bidang yang menangani,” katanya.

Ia menegaskan, kegiatan yang diusulkan dalam anggaran tidak boleh sekadar untuk memenuhi pagu belanja.

“Jangan sampai ada kegiatan yang sifatnya hanya sekadar memenuhi anggaran, tetapi harus memiliki manfaat dan dampak yang jelas bagi masyarakat Kabupaten Bungo,” tegas Dedy.

Untuk 2027, pendapatan daerah dalam rancangan KUA-PPAS secara umum diproyeksikan sekitar Rp1,3 triliun. Sementara belanja daerah juga direncanakan berada di kisaran Rp1,3 triliun.

Rincian pendapatan dan belanja pada masing-masing OPD selanjutnya akan dibahas bersama TAPD Kabupaten Bungo, DPRD, dan perangkat daerah terkait. Pembahasan akan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta kemungkinan perubahan kebijakan transfer pemerintah pusat.

Dedy juga mengajak DPRD Kabupaten Bungo memperkuat sinergi selama pembahasan APBD 2027. Ia berharap proses pembahasan berlangsung terbuka dan konstruktif dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat serta keberlanjutan fiskal daerah.

“Kami berharap pembahasan Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan dengan baik, konstruktif dan penuh semangat kebersamaan, sehingga nantinya dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dan mendukung terwujudnya pembangunan Kabupaten Bungo yang lebih baik,” pungkasnya. (Sab)