JAMBIPRIMA.COM,. JAKARTA — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar, H. Cek Endra, menegaskan pentingnya perlindungan terhadap pengusaha Pertashop di daerah yang tengah menghadapi tekanan ekonomi dan penurunan penjualan.
Hal itu disampaikan Cek Endra saat memimpin audiensi Komisi XII DPR RI bersama Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (HPMPI) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/9/2026). Audiensi tersebut mewakili Pimpinan Komisi XII DPR RI III, Sugeng Suparwoto.
Dalam pertemuan itu, Cek Endra meminta HPMPI segera melakukan pendataan terhadap sekitar 6.700 outlet Pertashop yang tersebar di berbagai daerah. Pendataan meliputi outlet yang sudah tidak aktif serta pengusaha yang masih menghadapi persoalan tunggakan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Nanti didata saja secara global dari 6.700 itu yang tidak aktif berapa, dan yang masih berurusan dengan tunggakan KUR juga dilaporkan. Insyaallah nanti kita perjuangkan itu,” ujar Cek Endra.
Menurutnya, keberlangsungan Pertashop perlu mendapat perhatian karena sebagian besar merupakan investasi masyarakat dan pelaku UMKM di daerah. Modal awal yang besar, termasuk untuk dispenser dan nozzle, ditambah biaya lahan, menjadi beban tersendiri bagi pengusaha skala mikro.
Cek Endra juga meminta agar kebijakan antarkementerian tidak saling tumpang tindih dan justru memperlemah pelaku usaha lokal.
“Jangan sampai kebijakan antarkementerian saling tumpang tindih yang justru melemahkan pelaku usaha lokal. Di tingkat daerah, Pemda juga harus hadir memberikan kemudahan perizinan, pembinaan, serta kepastian kepatuhan aturan daerah,” tegasnya.
Komisi XII DPR RI selanjutnya akan membawa berbagai aspirasi HPMPI ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama kementerian dan lembaga terkait, termasuk Pertamina, Pertamina Patra Niaga, dan BPH Migas. Persoalan yang akan dibahas mencakup perizinan, pembiayaan hingga penataan distribusi BBM.
Cek Endra menegaskan, penyelamatan Pertashop bukan hanya berkaitan dengan kepentingan pengusaha, tetapi juga menyangkut investasi masyarakat, lapangan kerja dan akses energi di wilayah pedesaan.
“Penyelamatan Pertashop bukan semata-mata membela pengusaha, tetapi menyelamatkan investasi masyarakat di pedesaan, menjaga lapangan kerja lokal, dan memastikan ketersediaan energi terjamin hingga ke pelosok,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP HPMPI, Steven, mengatakan penjualan Pertashop mengalami penurunan akibat disparitas harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi yang mendorong konsumen beralih.
HPMPI meminta pemerintah membuka peluang bagi Pertashop yang memenuhi persyaratan untuk menyalurkan BBM subsidi jenis Pertalite, baik sebagai SPBU Kompak maupun lembaga penyalur resmi.
Selain itu, HPMPI mendorong penertiban pengecer BBM ilegal dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, agar distribusi BBM subsidi di pedesaan lebih tertata dan tidak tumpang tindih.
“Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kami teruskan kepada kawan-kawan di Pertamina agar Pertashop dihidupkan kembali, perizinannya dipermudah, dan keluh kesah ini mendapat perhatian penuh,” pungkas Cek Endra. (DVD)
#jambiprima.com #cekendra #komisixii #dprri #golkarpedia #fraksigolkar #kementerianesdm #esdm #bahlillahadalia #pertamiinapatraniaga #jambi #hpmpi #pertashop #bbm
Desil 1 di Tebo Meningkat, Dinsos: Ada Penambahan Masyarakat Tidak Mampu
Bupati Dedy Putra Perkuat Koordinasi OPD dan Camat, Fokus pada Pelayanan Publik
Golkar Jambi Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran 9 Rumah di Bungo
Pemutihan Pajak Kendaraan, Bupati Merangin Minta Warga Manfaatkan Kesempatan
Audensi dengan Komisi XII DPR RI, Pengusaha Pertashop Minta Diizinkan Jual Pertalite