Ketua Gerindra Jambi SAH Dukung Penguatan Pertahanan Nasional di Era Prabowo

JAMBIPRIMA.COM, JAMBI – Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan penguatan pertahanan nasional sebagai salah satu prioritas strategis merupakan langkah penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan Indonesia.

Menurut Sutan Adil Hendra atau yang akrab disapa SAH, pembangunan nasional tidak cukup hanya ditopang pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Stabilitas serta kemampuan negara dalam menjaga kedaulatan juga menjadi fondasi penting.

“Pembangunan akan berjalan optimal apabila negara memiliki stabilitas dan kemampuan menjaga kedaulatan. Karena itu, penguatan pertahanan bukan semata-mata persoalan militer, tetapi bagian dari strategi menjaga keberlanjutan pembangunan nasional,” ujar SAH.

Ia menyebut tantangan pertahanan Indonesia saat ini semakin kompleks. Ancaman terhadap kepentingan nasional tidak hanya berasal dari aspek militer konvensional, tetapi juga berkembang ke sektor siber, keamanan energi, ketahanan pangan, dinamika geopolitik, perlindungan wilayah perbatasan hingga pengamanan sumber daya strategis.

Karena itu, SAH menilai kebijakan penguatan pertahanan perlu ditempatkan dalam kerangka ketahanan nasional secara menyeluruh. Menurutnya, sektor pertahanan harus berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi, penguasaan teknologi, penguatan industri nasional dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Pertahanan yang kuat memberikan kepastian bahwa agenda pembangunan dapat berlangsung secara berkesinambungan. Negara tidak boleh hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga harus memiliki kemampuan menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional,” katanya.

SAH juga melihat penguatan pertahanan memiliki keterkaitan erat dengan sektor ekonomi. Modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), pengembangan industri pertahanan dalam negeri dan peningkatan kapasitas teknologi dinilai dapat memberikan dampak ekonomi apabila diarahkan untuk memperkuat industri strategis nasional.

Menurutnya, belanja pertahanan tidak semestinya hanya dipandang sebagai pengeluaran negara. Jika dikelola dengan tepat, sektor tersebut dapat menjadi penggerak industri nasional, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kompetensi teknologi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk pertahanan dari luar negeri.

“Yang penting adalah bagaimana penguatan pertahanan dilakukan secara terukur, efektif dan memberikan manfaat strategis bagi kemandirian bangsa. Kita ingin pertahanan kuat, industri nasional tumbuh dan ekonomi masyarakat juga bergerak,” jelasnya.

SAH menambahkan, dalam kerangka kebijakan nasional pemerintahan Presiden Prabowo, sektor pertahanan ditempatkan berdampingan dengan sejumlah agenda strategis lainnya, seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan dan penguatan ekonomi rakyat.

Ia menilai pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pertahanan nasional tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan secara keseluruhan. Stabilitas keamanan menjadi salah satu prasyarat bagi terciptanya kepastian investasi, aktivitas ekonomi, pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pembangunan itu membutuhkan kepastian. Kepastian membutuhkan stabilitas, dan stabilitas membutuhkan negara yang memiliki kemampuan pertahanan yang kuat. Ini merupakan satu kesatuan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, mandiri dan maju,” tegasnya.

Lebih lanjut, SAH mendorong agar pembangunan pertahanan nasional juga diarahkan untuk menghadapi tantangan masa depan. Penguasaan teknologi pertahanan, keamanan siber, pengembangan industri strategis serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dinilai menjadi bagian penting dalam membangun sistem pertahanan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis global.

Ia berharap kebijakan penguatan pertahanan yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo dapat menjadi investasi strategis bagi kepentingan Indonesia dalam jangka panjang.

“Pertahanan yang kuat bukan untuk menciptakan ketegangan, tetapi untuk memastikan Indonesia memiliki posisi yang kuat dalam menjaga kepentingan nasional. Dengan kedaulatan dan stabilitas yang terjaga, pembangunan dapat terus berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (rhm)